Bamsoet nilai safari KPK ke parpol bukan cari dukungan akibat diserang pansus angket
Program ini kan sudah lama sebelum Pansus dibentuk dan mereka mendatangi partai-partai," kata Bambang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan menggelar pertemuan dengan jajaran petinggi Partai Golkar, Senin (18/9). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II (Jateng dan DIY) Bambang Soesatyo menilai safari KPK itu bukan sebagai upaya untuk mencari dukungan dari pengawasan Pansus angket KPK.
Sebab, kata Bambang, program sosialisasi KPK ke partai-partai politik itu telah dijalankan sebelum Pansus angket KPK terbentuk.
"Saya tidak menilai sampai sejauh itu. Mungkin tidak ada relevansinya juga. Program ini kan sudah lama sebelum Pansus dibentuk dan mereka mendatangi partai-partai," kata Bambang di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Senin (18/9).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan pemberitahuan soal pertemuan antara KPK dengan petinggi Golkar ini telah disampaikan pekan lalu.
Ada sejumlah topik yang akan dibahas, di antaranya sistem integritas partai politik, perbaikan tata kelola keuangan partai, penggunaan dana partai dan sosialisasi soal politik uang.
"Sosialisasi soal pencegahan korupsi terutama penggunaan dana parpol. Selain itu juga sosialisasi money politic karena beberapa daerah mereka sudah datangi untuk sosialisasi. Bagaimana pemilihan langsung pada Pilkada, Pileg dan Pilpres nanti tidak boleh ada lagi permainan politik uang," terangnya.
Ditanya apakah pertemuan itu bakal membahas kasus-kasus korupsi yang menjerat kader Golkar, Bamsoet mengaku tidak mengetahui. Namun, Ketua Komisi III menyebut Pahala Nainggolan kemungkinan tidak mengetahui secara rinci soal perkara yang dihadapi sejumlah kader.
"Yang jelas kita menerima mereka mendengarkan berbagai penjelasan yang akan mereka jelaskan. Tentu dalam perkembangan tanya jawab biasanya ini kan Ketua Bidang Pencegahan tentu mereka tak terlalu mengerti apa-apa," tutupnya.
Sejumlah petinggi Golkar yang hadir dalam pertemuan ini, yakni Sekjen Partai Idrus Marham, Bendahara Umum Robert J. Kardinal, Wasekjen Ace Hasan Syadzily, Maman Abdurrahman, Hetifah Sjaifudian, Ketua Bidang Organisasi keanggotaan dan Daerah Freddy Latumahina dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin.
Baca juga:
Sebelum masa kerja habis, pansus angket kembali undang KPK
KPK tegaskan safari ke parpol bukan buat cari dukungan lawan Pansus Angket
Minta rapat konsultasi, pansus angket bantah mau pengaruhi Jokowi
Masukan KPK ke Mendagri agar para kepala daerah tak korupsi
Setya Novanto mangkir, ajudan penuhi panggilan KPK
Sindir KPK, Bamsoet sebut OTT jadi barang murah meriah
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).