BBM naik, buruh bak lepas dari buaya jatuh ke mulut harimau
Dalam unjuk rasa ini, buruh merasa kecewa dengan janji-janji pemerintah.
Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, Senin (24/11). Mereka menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Unjuk rasa dilakukan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Selain dari Medan, mereka datang dari Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
Dalam unjuk rasa ini, buruh merasa kecewa dengan janji-janji pemerintah.
Mereka menyatakan bukan hanya pada pemerintahan Jokowi, pada awal pemerintahan SBY juga terjadi kenaikan BBM. Ketika itu mengimbau buruh bersabar dan mengetatkan ikat pinggang.
"Sekarang SBY diganti Jokowi, buruh kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Buruh merasa tertipu dan seakan-akan lepas dari mulut buaya, jatuh ke dalam mulut harimau," kata Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
Kenaikan harga BBM itu sangat memukul kaum buruh. Terlebih angka kenaikannya rata-rata 36,5 persen, sehingga memberi dampak luar biasa terhadap living cost buruh.
Sementara UMP Sumut hanya Rp 1.625.000 dan ditetapkan beberapa hari sebelum kenaikan harga BBM. Saat BBM belum naik, angka itu bahkan dinilai sangat jauh di bawah angka kebutuhan hidup layak yang nyata di masyarakat.
SBSI 1992 menyatakan, berdasarkan survei yang mereka lakukan sebelum kenaikan harga BBM, KHL di Sumut berada di kisaran Rp 2,7 juta. "Karena itu kami menuntut agar UMP Sumut direvisi dan disesuaikan dengan KHL yang benar. Yang ditetapkan Depeda Rp 1.625 juta itu penuh dengan kebohongan," sebut Erwin Manalu, salah seorang pengunjuk rasa.
Dalam aksinya, massa buruh sempat berupaya merobohkan gerbang depan kantor Gubernur Sumut. Namun, para Satpol PP berhasil mempertahankan pintu pagar besi itu tidak tumbang.
Baca juga:
Harga BBM naik, Menaker harap buruh diberi uang tambahan
UMK Kota Bekasi Rp 2,9 juta, buruh tetap tidak puas
Kecewa UMK ditetapkan Rp 1,2 juta, buruh Solo ancam demo Ganjar
Ini daftar lengkap UMK 27 kabupaten/kota di Jawa Barat
Aher tetapkan UMK 27 kabupaten/kota, Ciamis Rp 1.131.862 juta
Apindo ancam relokasi perusahaan, Soekarwo sebut tidak mungkin
UMK di Jatim naik tinggi, Apindo mundur dari Dewan Pengupahan