Beredar isu bakal diperpanjang pensiunnya, ini komentar Badrodin
Namun kabar perpanjangan masa jabatan ini pun akhirnya ditentang keras oleh sejumlah pihak.
Masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berakhir dua bulan ke depan, tepatnya pada bulan Juli mendatang. Kabar berembus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang masa jabatan Badrodin.
Internal Polri sendiri belum mau terbuka soal informasi tersebut. Petinggi di Korps Bhayangkara ini pun selalu mengelak saat disinggung kabar itu.
Menanggapi kabar tersebut, Badrodin sendiri mengaku tidak tahu soal wacana Jokowi bakal memperpanjang masa jabatannya. Dia menyerahkan hak prerogatif presiden sepenuhnya kepada Jokowi.
"Itu diserahkan kepada presiden," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).
Kabar perpanjangan masa jabatan ini pun akhirnya ditentang keras oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menyebut perpanjangan masa jabatan Badrodin tidak ada urgensinya.
Dia mengatakan ada empat alasan penolakan rencana Jokowi itu. Pertama, Jokowi harus konsisten dengan jargonnya 'revolusi mental' untuk melanjutkan perubahan pelayanan publik di tubuh Polri.
"Beberapa waktu lalu presiden pernah mengecam masih buruknya pelayanan STNK di Polri," kata Neta kepada merdeka.com.
Kedua, Neta menilai semasa kepemimpinan Badrodin, tidak ada prestasi yang menonjol dari Polri. Apa lagi, sembilan kasus korupsi besar yang disidik Polri belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan.
Selain itu, operasi Tinombala yang tak kunjung rampung pun menjadi acuan Neta kalau Badrodin gagal memimpin Korps Bhayangkara. Padahal, 3000 pasukan Polri dan TNI diterjunkan hanya untuk melumpuhkan 21 anggota Santoso.
"Ketiga, perpanjangan Haiti bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sebab Pasal 11 ayat 6 undang undang itu mengisyaratkan bahwa calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier," tegas dia.
Berikutnya, perpanjangan masa jabatan Badrodin dianggap hanya akan menghancurkan sistem kaderisasi dan assesment yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir. Oleh karenanya, Neta meminta Jokowi bisa berpikir ulang untuk tidak membuat keputusan memperpanjang masa jabatan Badrodin.
"IPW berharap, dalam menetapkan Kapolri baru, Presiden Jokowi berpikir ke depan dan tidak mundur ke belakang, apalagi menghancurkan sistem yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir. Saat ini cukup banyak kader kader Polri yang mumpuni untuk memimpin kepolisian," pungkas Neta.
Baca juga:
DPR ngaku belum terima usulan Kapolri dari Presiden
DPR kembali favoritkan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri
Polri: Sudah ada pengganti Pak Kabareskrim
Polemik perpanjangan jabatan Kapolri, apa keahlian Badrodin?
Luhut enggan komentar wacana perpanjangan jabatan Kapolri
PPP sebut jika jabatan Kapolri diperpanjang akan jadi sejarah baru
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kenapa Ari Dono Sukmanto menjadi Kapolri? Saat itu Ari yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri naik menjadi Kapolri sebagai pelaksana tugas.
-
Kapan Ari Dono Sukmanto menjabat sebagai Kapolri? Dia menjabat antara 23 Oktober 2019 hingga 1 November 2019 alias 1 pekan 2 hari.
-
Di mana Kapolri meninjau kesiapan mudik Lebaran? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.