Besok, DPR akan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenhan
Menurut Dahnil, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru akan hadir pada Rabu, 2 Juni 2021.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan mengikuti proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada Senin, 31 Mei 2021. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Besok yang RDP Pak Wamenhan," tutur Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (30/5).
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada? Saat dipimpin Purnawarman, pusat pemerintahannya terletak di antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Dahnil, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru akan hadir pada Rabu, 2 Juni 2021.
"Pak Menhan tanggal 2 Juni. Hadir dengan Pak Wamen," jelas dia.
Sejauh ini, Dahnil belum membeberkan banyak perihal rapat tersebut. Termasuk sejumlah pembahasan yang akan didiskusikan di dalamnya
"Saya belum bisa konfirmasi," Dahnil menandaskan.
Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait rencana pihaknya yang ingin membeli alutsista.
Diketahui, Kemenhan di bawah Prabowo Subianto berencana membeli alutsista lewat pinjaman utang ke luar negeri. Disinyalir nilainya ditaksir sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
"Kami masih menunggu penjelasan dari Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dalam pembahasan anggaran Kemenhan nantinya," kata Tamliha kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).
Dia pun menuturkan, sebenarnya DPR tetap mendukung rencana membeli alutsista sebagai bentuk modernisasi.
"Prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," jelas Tamliha.
Tamliha menyatakan anggaran fantastis untuk pembelian alutsista tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap hingga 2024.
"Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," kata dia.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
TB Hasanuddin: 70 Persen Alutsista TNI Sudah Tua, Perlu Modernisasi
DPR Berencana Panggil Gubernur Sumut Terkait Kasus Alat Antigen Bekas
Komisi II DPR Kaji Persiapan Pemilu Serentak 2024
DPR Minta BKN-KPK Beri Penjelasan ke 51 Pegawai yang Dipecat Karena Gagal TWK
Komisi XI DPR Siap Dukung Pemulihan Pariwisata Indonesia