BPJS tegaskan tak kolaps, pemasukan dengan pengeluaran seimbang

Isu itu lantaran adanya ketimpangan antara besaran iuran yang masuk dengan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengklarifikasi terkait beredarnya isu bahwa BPJS mengalami kolaps. Isu itu lantaran adanya ketimpangan antara besaran iuran yang masuk dengan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan untuk fasilitas kesehatan.

"Saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan BPJS, termasuk di dalamnya ada distribusi kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).

"Kami ingin tegaskan balance (keseimbangan) sheet kita antara pemasukan dengan pengeluaran no problem balance," ungkap Fachmi setelah Presiden Jokowi memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh.

Menurut Fachmi, Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap BPJS. Apalagi belakangan isu yang meresahkan tenaga kesehatan dan rumah sakit mulai santer dibicarakan.

Dia menjelaskan, antara besaran iuran yang masuk dengan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan memang terjadi ketidakseimbangan namun hal tersebut masih di bawah rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Untuk menyeimbangkan iuran tersebut, Fachmi mengaku mencari sumber pemasukan lain dengan berbagai cara,

"Apakah manfaat dikurangi? Tentu tidak. Kami tak akan ambil pilihan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat," sambungnya.

Mengenai distribusi Kartu Indonesia Sehat, Fachmi mengatakan per 31 Desember ditetapkan mencetak kartu yang terdapat dalam master file BPJS Kesehatan sebanyak delapan juta enam ribuan kartu. Hingga saat ini, sudah seratus persen kartu telah terdistribusi melalui PT Pos, JNE dan Tiki untuk disampaikan kepada pihak ketiga yaitu pemerintah daerah kemudian dilanjutkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Oleh karena itu kami bentuk posko penanganan pengaduan distribusi dan terus kami pantau PT Pos, JNE, Tiki apakah sudah distribusi. Tiap hari entry data, hingga hari ini sembilan puluh persen lebih sudah diterima target pengguna," tuntasnya.

Baca juga:
Ahok minta camat & lurah daftarkan pegawai kontrak jadi peserta BPJS
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta incar dana kelolaan Rp 20 triliun
Menko Rizal sebut premi BPJS nelayan cuma setengah bungkus rokok
BPJS Ketenagakerjaan klaim pesertanya terus meningkat
Sempat jadi unggulan, program berobat gratis Sumsel dihentikan
50 Persen perusahaan di Sumsel tak beri BPJS Kesehatan bagi karyawan