Cak Imin: Akar Masalah Mental Health Beban Hidup Berat, Kuncinya Kesejahteraan Terpenuhi

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan mental health saat ini menjadi fenomena yang ada di Indonesia. Menurutnya mental health erat kaitannya dengan kesejahteraan.

"Kesejahteraan. Kalau kesejahteraan terpenuhi, Insya Allah mental health tidak ada lagi," katanya dalam acara Slepet Imin di Depok, Selasa (19/12).

Dikatakan, mental health terjadi karena adanya beban hidup yang berat. Kemudian juga suasana hidup transisi yang tidak memberikan peluang yang baik.

"Jadi intinya adalah akar masalah bukan di mental healthnya, akar masalahanya adalah beban hidup yang berat, suasana hidup transisi yang tidak memberikan peluang yang baik," ujarnya.

Cak Imin menuturkan, mental health saat ini menjadi fenomena. Dalam hal ini, negara harus mengatasi fenomena tersebut.

"Mental health itu sekarang menjadi salah satu fenomena yang memang harus diatasi oleh negara, salah satunya bagaimana agar kesejahteraan itu terwujud di kaum muda," kata Cak Imin.

Ambang Batas 20 Persen

Selain itu, Cak Imin juga menyinggung soal ambang batas nol persen menjadi yang terbaik untuk menyaring calon pemimpin nasional.

Sehingga seorang yang memiliki potensi namun tidak memiliki gerbong politik bisa ikut maju sebagai calon pemimpin. Cak Imin mengaku akan memperjuangkan agar ambang batas ditiadakan alias nol persen.

"Sekarang (ambang batas) kan 20 persen sehingga menutup pintu rekrutmen kepempinan nasional, kita akan berjuang keras nol persen tidak ada syarat ambang batas," kata Cak Imin.

Perjuangan untuk mewujudkan ambang batas nol persen kata Cak Imin sudah dilakukan sejak lama. Namun usaha itu gagal. Menurutnya yang terbaik adalah tidak ada ambang batas parlemen.

"Itu perjuangan kami selama ini meskipun gagal. Yang terbaik tidak ada ambang batas. Jadi nol persen siapapun melalui parpol boleh mencalonkan," ujarnya.

Diakui, banyak tarik-menarik untuk memperjuangkan hal itu. Namun dia mengaku akan terus berjuang keras agar terwujud. Kalaupun ada ambang batas maksimal tidak lebih dari 5 persen.

"Tapi tentu tarik-menarik terjadi, kalaupun terpaksa tarik-menarik terjadi tidak boleh melebihi 5 persen," kata Cak Imin.

Disinggung mengenai bagi-bagi jatah kursi, Cak Imin mengaku dari tiga partai Koalisi Perubahan pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), tidak ada satupun kesepakatan menyangkut jatah bagi-bagi.

"Dari tiga partai koalisi ini yang tidak ada di DPR RI tidak ada satupun kesepakatan menyangkut jatah bagi-bagi," katanya.

Dikatakan, syarat mutlak seseorang bisa menduduki jabatan publik harus profesional dan mengerti politik.

Karena semua jabatan publik adalah policy sehingga tidak salah dalam menentukan kebijakan karena itu jatah publik makanya policy publik itu satu kesatuan.

"Ketiga harus mengerti dan memimpin kementrian secara merit sistem. Yang merit sistem itu di birokrasi, yang jabatan public itu kapasitas kompetensi. Soal sumbernya, boleh partai, boleh kampus, boleh milenial, kaum muda."

Dia mengingatkan, siapapun yang duduk di kementrian harus menjaga dengan baik. Sehingga kementrian tidak dipolitisr atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Dan Insya Allah dalam penyusunan kabinet setiap sumber, partai politik, kampus, kaum muda, kewilayahan pemerataan semua syaratnya tiga yaitu profesional, mengerti kebijakan publik dan menjaga kementrian tidak dipolitisr atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Cak Imin.