Dedi Mulyadi sebut beban kasus korupsi e-KTP harus dipindah dari Golkar
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai seharusnya beban tersebut tidak melulu dipikul Partai Golkar. Paradikma baru dibutuhkan untuk memulihkan nama baik partai.
Partai Golkar saat ini tengah menghadapi kecaman dari sejumlah pihak. Hal itu disebabkan si Ketua Umum, Setya Novanto masuk dalam pusaran kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai seharusnya beban tersebut tidak melulu dipikul Partai Golkar. Paradikma baru dibutuhkan untuk memulihkan nama baik partai.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Beban jangan dipegang terus sama Golkar. Beban e-KTP sekarang. Dan membangun paradikma baru. Maka beban jadi seharusnya dipindah. Persoalan gampang bebannya dilepasin," ujar Dedi saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
Persoalan itu, dinilai Dedi masih kecil dibanding saat orde baru dimana Golkar disebut bagian dari orba. "Tantangan yang dihadapi saat ini nggak begitu berat, biasa aja. Jauh dibanding Golkar tahun 98, 99 dan 2003. Golkar mendapat tekanan berat, dianggap bagian Orde Baru. Mempertahankannya berdarah-darah, benderanya dibakar," kata Dedi.
Seharusnya dalam konflik saat ini, lanjutnya, Golkar melihat perkembangan zaman. Sehingga kata dia secara perlahan dengan melihat publik, Golkar ada di posisi atas.
"Yang menarik adalah ketika ada sentimen, publik respon dengan baik, berbenah untuk berubah, berarti publik ini memiliki harapan untuk pilih Golkar kembali. Maka harus cepat elit DPP memberikan respon. Ini aspirasi di akar rumput," ungkap Dedi.