Di Hadapan Pimpinan Negara G20, Puan Dukung Reformasi PBB Untuk Selesaikan Masalah Global
Puan meminta komunitas internasional untuk memastikan tata global saat ini pun dapat mengatasi tantangan Abad ke-21, khususnya PBB.
Dalam perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perang, konflik dan ketegangan geopolitik yang terus menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Selain itu, masalah perubahan iklim, persaingan negara-negara besar, dan fragmentasi global yang juga semakin memperburuk situasi. Dalam hal ini Puan menekankan, seharusnya komunitas internasional perlu memobilisasi tindakan global untuk mengatasinya.
- Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola
- Pertamina Patra Niaga: Tak Ada BBM Tumpah ke Pemukiman Warga Akibat Kebocoran Pipa Tuban
- Jalani Putusan PTUN, Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron
- Kondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan
"Dunia terus waspada. Semua masalah global yang berkepanjangan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang relevansi tata kelola global saat. Namun alih-alih memperkuat kerja sama internasional, beberapa negara melakukan tindakan sepihak bahkan mengabaikan hukum internasional dan PBB," ujar Puan, Jumat (9/11/2024).
Puan mencontohkan dalam serangan yang terus terjadi di Gaza, bahwa Israel pun masih bergeming untuk menghentikan serangannya dan sengaja abai terhadap upaya perdamaian.
Dihadapan pimpinan forum negara G20, Puan pun menekankan, seharusnya forum G20 yang miliki kekuatan ekonomi besar dunia dapat berkontribusi menyelesaikan masalah bersama. Ia pun meminta komunitas internasional untuk memastikan tata global saat ini pun dapat mengatasi tantangan Abad ke-21, khususnya PBB.
Hal ini, menurutnya, fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerjasama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia.
"Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan," ucapnya.
Puan juga mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global.
"Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara," papar Puan.
Di sisi lain, Puan mengajak negara-negara dunia untuk menjunjung multilateralisme, dan menolak godaan untuk mengejar unilateralisme.
"Kita sebagai anggota parlemen harus berkontribusi untuk memperkuat tata kelola global yang relevan dengan situasi abad ke-21," terangnya.
Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel. Atas kebutuhan tersebut, ia pun mendorong adanya reformasi di tubuh PBB.
"Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional," kata Puan
"Dalam hal ini, Parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global," sambungnya.