DPR bentuk Panja dorong naikkan anggaran BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR akan kembali menelaah undang-undang yang ada untuk melakukan perbaikan.

Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah menegaskan bahwa pihaknya tengah membantu Panitia Kerja (Panja) untuk atasi permasalahan pelayanan buruk BPJS Kesehatan. ‎Meski Siti lupa siapa ketua Panja, namun menurutnya pembentukan sudah terjadi sebelum masa reses. Sedangkan pelaksanaannya akan dilanjutkan pada masa sidang setelah reses.

"Panja dibuat karena banyak keluhan soal BPJS Kesehatan ini perlu kita buat karena berkaitan dengan tadi. Tergantung jumlah masing-masing fraksi ada berapa di komisi itu, masing-masing diambil dua. Ketua Panjanya saya lupa," kata Siti dalam diskusi Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa di D’ Resto Cafe, Pasar Festival, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan‎, Minggu (9/8).

Anggota ‎Fraksi PKB itu menegaskan bahwa Panja akan menyelesaikan persoalan yang masyarakat yang arahnya ke BPJS Kesehatan. Beberapa masalah itu terkait aktifasi, fasilitas kesehatan, sistem diagnosis, e-katalog obat, dan sebagainya. Dia berharap target Panja menemukan hasil agar ke depan tidak ada keluhan masyarakat terkait BPJS.

"Antrian panjang, waktu dibatasi, pelayanan. Kalau dari RS banyak pasien yang manja karena ada BPJS, dia menentukan sendiri harus dironsen atau tidak. Harusnya sudah pulang dia bilang kalau pulang tidak ada yang merawat, dirawat aja di RS," pungkasnya.

Menurut Siti, dalam ranah legislasi nantinya DPR akan menelaah undang-undang yang menyangkut BPJS Kesehatan. Sebab peraturan atau legislasi tak bisa dibuat tumpang tindih.

"Semua undang-undang tidak boleh bertentangan undang-undang yang ada. Jadi ya tetap harus mempelajari semu undang-undang yang sudah ada termasuk SJSN, Peraturan yang dibuat presiden, Menkeu, dan sebagainya," pungkasnya.

‎Menurut Siti, program BPJS Kesehatan ini masih berjalan selama 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih dalam proses evaluasi beberapa regulasi yang dibuat pemerintah dan DPR. Bisa dikatakan masih ada peluang protes yang disampaikan dokter dan lain-lain terhadap pola sistem BPJS, sebab DPR ingin mendapat masukan itu. Bahkan masukan dari masyarakat umum juga.

"Memang karena banyak keluhan BPJS di lapangan, kami di persidangan ke 5 dan 6 akan melakukan Panja BPJS, di antaranya Panja BPJS. Kita coba kemas jadi satu masukan kita buat regulasi akan ada perbaikan BPJS ke depan," ucapnya.

Siti berharap agar permasalahan itu bisa diselesaikan dalan satu kali masa persidangan. ‎Namun jika tak selesai maka akan dilanjutkan ke masa sidang berikutnya. Dia berharap anggaran BPJS Kesehatan dinaikkan 5 persen.

"Sesungguhnya pemerintah bisa menambahkan dari pajak cukai rokok, pajak obat, sehingga menurunkan cost kesehatan. Akan dibahas di Panja, kita berharap PBI dinaikkan. Sebenarnya kita ini yang sepakati di awal ada beberapa fraksi, kalau PKB mengusulkan mandiri jangan dinaikkan, yang dinaikkan PBI. PBI berhubungan dengan rakyat banyak," terangnya.