Dua Penyebab Masyarakat Malas Laporkan Kasus Korupsi
Meski tidak merinci 72 laporan terkait dugaan korupsi dari Sumbar, Kumbul memastikan KPK sedang menelaah semua laporan yang masuk dari masyarakat tersebut.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal Polisi Kumbul K.S. menyebut ada dua hal yang menyebabkan masyarakat malas untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
"Pertama, masyarakat tidak tahu apa yang akan dilaporkan. Kedua, masyarakat tidak tahu ke mana harus melapor," kata Kumbul kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Untuk menjawab persoalan itu, KPK RI secara berkelanjutan terus memberikan bimbingan teknis kepada organisasi kemasyarakatan, generasi muda dan tokoh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Dalam bimtek itu kita berikan edukasi tentang titik-titik rawan yang harus diawasi bersama dan ke mana harus melapor jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya usai menjadi pembicara kegiatan bimtek pencegahan korupsi.
Ia menyebut bimtek yang digelar KPK di berbagai daerah sepanjang tahun 2021 itu menunjukkan hasil positif pada 2022 ini. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dari masyarakat naik secara signifikan sehingga sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya.
"Untuk Sumbar saja hingga saat ini ada 72 laporan dari masyarakat yang masuk ke KPK. Laporan itu tidak hanya berkaitan dengan Pemprov Sumbar, tetapi juga dari kabupaten dan kota," ujar Kumbul.
Meski tidak merinci 72 laporan terkait dugaan korupsi dari Sumbar, Kumbul memastikan KPK sedang menelaah semua laporan yang masuk dari masyarakat tersebut.
Kumbul berharap peran serta dari masyarakat untuk ikut memberantas tindak pidana korupsi itu bisa menjadi budaya sehingga orang makin takut melakukan korupsi karena makin banyak yang mengawasi.
"Mudah-mudahan dengan usaha bersama, Indonesia bisa terbebas dari korupsi," katanya.
(mdk/ded)