Fakta-Fakta Pegawai Kemenkodigi Bekingi Judi Online hingga DPR Singgung Mantan Menteri
Polisi terus mendalami kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital.
Polisi menetapkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Kemenkodigi) sebagai tersangka kasus judi online.
Salah satu tersangka adalah AK. Berdasarkan informasi, ternyata AK sebelumnya pernah mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negara Kemenkodigi tahun 2023. Namun dia dinyatakan gagal.
- Anggota DPR 'Senggol' Budi Arie saat Pegawai Komdigi Terjerat Judi Online
- Terkait Judi Online, Polisi Geledah Kantor Kementerian Informasi dan Digital
- DPR: Satgas Judi Online Harus Tunjukkan Bukti Nyata Penindakan, Jangan Sekadar Retorika
- Anggota DPR Marah dengan Kinerja Kominfo: Kenapa UU ITE Diterapkan Justru Judi Online Naik?
"Terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus," ungkap Dirkirmum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11).
Polisi belum menjelaskan bagaimana AK akhirnya bisa lolos pegawai Komdigi hingga diberi keleluasaan mengatur buka blokir judi online.
"Bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran webiste judi online" ucap Wira.
Saat ini kepolisian tengah mendalami siapa yang memberikan kewenangan terhadap AK. Wira juga belum dapat membeberkan soal sosok pejabat Kemenkodigi yang pada akhirnya memberikan AK pekerjaan untuk memblokir situs judi online.
Selama bekerja di Kemenkodigi, AK bertugas mengamankan 1.000 situs judi online agar tak kena blokir. Mereka bekerja dari pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB.
Tugasnya, mendata situs-situs yang mengandung muatan judi online. Namun, tidak seluruh situs ditindak. Misalnya, ditemukan 5.000 situs. Dari situ, hanya 4.000 situs yang diblokir. Sisanya, dibina dalam arti dijaga supaya tidak terkena blokir.
Dalam aksinya sebagai beking judi online, para pegawai Kemenkodigi menyewa ruko. Markas itu dinamai kantor satelit oleh tiga pegawai Kemenkodigi yaitu AK, AJ dan A.
Keberadaan kantor satelit awalnya berdiri di daerah Tomang, Jakarta Barat. Namun dipindahkan ke daerah Bekasi Selatan.
AK dan kawan-kawan menyewa bangunan berlantai tiga di Grand Galaxy, Jalan Garden Kota Bekasi. Markas itu telah digeledah kepolisian pada Jumat 1 November 2024.
"Perlu kami sampaikan bahwa dari hasil pendalaman terhadap kantor satelit pada awalnya kantor tersebut lokasi berada di Tomang, Jakarta Barat. Kemudian sejak Januari 2024 kantor tersebut dipindahkan ke ruko Grand Galaxy, Jalan Garden Kota Bekasi," ujar Wira.
Wira menjelaskan, AK, AJ dan A memperkerjakan 12 orang. Dalam kasus ini, posisinya mereka pun berbeda-beda.
"Dari 12 orang tersebut 8 orang bertugas operator dan empat orang bertugas sebagai admin," ujar dia.
Karyawan yang direkrut AK dan kawan-kawan bertugas mengumpulkan list atau daftar website judi online. Namun tidak semua website judi online akan ditindak.
"Kemudian daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun telegram milik AK," ujar dia.
Wira menerangkan, AJ akan meloloskan website judi online yang telah menyetorkan uang. Dia menegaskan, bagi pemilik situs yang rutin memberikan setoran tiap dua Minggu sekali akan dikeluarkan dari daftar list pemblokiran.
"Setelah list website yang sudah dibersihkan maka AK akan mengirim daftar website ataupun list website judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," ujar dia.
Untuk beberapa situs judi online ingin websitenya aman akan dikumpulkan dalam sebuah grup di telegram dengan ketentuan harus menyetorkan sejumlah uang bila situsnya tidak ingin diblokir. Sampai di tahap ini, AK yang nantinya akan memilah.
"Agar website yang telah menyetorkan uang, yang mana uang tersebut telah disetor setiap dua Minggu sekali, akan dikeluarkan dari list tersebut," beber Wira.
DPR Singgung Mantan Menteri
Terpisah, anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto meminta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk transparan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus judi online.
Dia mendorong Meutya untuk membuka data pihak-pihak yang terlibat menyusul keterlibatan pegawai Kemenkodigi dalam membina situs-situs judi online.
"Kita terus buka kita terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka seluruh kasus yang ada. Dan keterlibatan dari seluruh stake holder yang ada di Komdigi" kata Yulius saat rapat bersama Kemenkodigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).
"Kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana bu," sambung dia.
Secara umum, politikus PDIP ini mendukung langkah Meutya untuk memberantas judi online di Indonesia. Ditambah, dia menilai jajaran di Kemenkodigi sebagai salah satu tim terbaik di pemerintahan Prabowo mampu menyelesaikan persoalan judi online.
"Saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Komdigi saya kira sudah tepat dan benar," ujar Yulius.
Meutya Hafid menegaskan akan memecat tidak hormat anak buah terbukti terlibat kasus judi online. Meutya menyebut penindakan tegas bakal diambil terhadap 11 pegawai membekingi judi online sebagai bentuk koreksi internal Komdigi.
"Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengoreksi kesalahan di internal kami," kata Meutya dalam rapat.
Tanggapan Budi Arie
Merespons pernyataan dari DPR tersebut, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi irit.
Saat ditemui di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Rabu (5/11), Budi Arie tampak buru-buru menghindari awak media ketika dihujani pertanyaan mengenai judi online.
Budi langsung masuk ke mobil. Mengenai kasus judi online ini, Budi yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM akhirnya menurunkan kaca mobilnya dan menjawab singkat.
Ketua Umum Relawan Projo ini mengaku ingin fokus tugas di kementeriannya dan mengurus rakyat.
"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," kata Budi Arie.
Budi kembali ditanya apakah dia siap jika dimintai keterangan oleh penegak hukum. Dia hanya mengatakan jawaban serupa.
"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," ucapnya.
Budi lalu ingin menyudahi pertanyaan awak media dengan gestur tangan menyuruh pergi.