Gedung DPR Perketat Prokes, Jumlah Kehadiran Maksimal 25 Persen
Di samping itu, menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, pihaknya juga melarang anggota DPR dari seluruh komisi untuk melakukan kunjungan. Baik itu kunjungan ke daerah-daerah maupun ke luar negeri.
DPR RI kembali memperketat penerapan protokol kesehatan di area Kompleks DPR RI. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Jumat (18/6).
Dasco menerangkan, pengetatan itu dilakukan salah satunya dengan membatasi jumlah kehadiran di Kompleks DPR RI hingga maksimal 25 persen. "Nah ini kita berlakukan kembali maksimal 25 persen kehadiran," ujar Dasco.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Mengapa DPR mengapresiasi langkah Polda Jatim dalam memberikan pendampingan kesehatan untuk petugas KPPS? “Ini langkah antisipasi yang sangat baik sekali, karena meskipun KPU sudah berusaha melakukan screening kesehatan semaksimal mungkin, namun faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mendukung kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang kesehatan? “Kami berterima kasih atas komitmen Australia untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menjadi provinsi dari konstituen saya,” katanya.
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
Menurutnya aturan tersebut bakal efektif berlaku mulai Senin (21/6). Pengetatan itu bakal dijalankan selama dua minggu mendatang.
"Ya kita akan sesedikit mungkin (menerima) tamu. Kecuali penting-penting, harus melalui protokol kesehatan yang ketat," katanya.
Di samping itu, menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, pihaknya juga melarang anggota DPR dari seluruh komisi untuk melakukan kunjungan. Baik itu kunjungan ke daerah-daerah maupun ke luar negeri.
"Selama dua minggu ke depan sampai akhir Juni itu komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan untuk mengadakan kunjungan-kunjungan, baik di dalam negeri maupun luar negeri," pungkasnya.
Keputusan tersebut buntut dari ditemukannya sejumlah anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19. Bukan hanya anggota, staf bahkan tenaga ahli pun dilaporkan ada yang positif Corona. Bahkan pada Rabu kemarin (17/6/2021), pimpinan Komisi VIII DPR RI memutuskan untuk me-lockdown ruang sidang komisi sampai waktu yang belum ditentukan.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Selama Dua Minggu, Anggota DPR Dilarang Lakukan Kunjungan
Pimpinan DPR Minta Perketat Prokes Usai Anggota Dewan dan Staf Positif Covid-19
51 Orang di Gedung DPR Terpapar Corona, 12 di Antaranya Anggota Dewan
Banyak Anggota Positif Covid-19, DPR Terapkan Pemberlakuan Prokes Ketat Dua Pekan
Lonjakan Covid-19 di RI, DPR Minta Jokowi Tutup Lokasi Potensi Timbulkan Kerumunan
11 Anggota DPR Hingga Pegawai Positif Covid-19, Rapat Komisi I dan VIII Ditunda