Gus Miftah Mundur, Dasco Bicara Pengganti Posisi Utusan Khusus Presiden
Dasco menjelaskan, Utusan Khusus Presiden tidak seperti nomenklatur di kabinet.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Toleransi Kerukunan Umat Beragama dan Prasarana Keagamaan yang ditinggalkan Miftah Maulana Habiburahman alias Gus Miftah bisa diganti orang lain atau tidak.
Dasco menjelaskan, Utusan Khusus Presiden tidak seperti nomenklatur di kabinet. Nomenklatur tersebut dibuat lantaran Gus Miftah melaporkan adanya banyak kendala prasarana keagamaan.
- Sosok Ini Didukung Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
- Deretan Nama yang Diisukan Bakal Jadi Utusan Khusus Presiden Pengganti Gus Miftah
- Jabat Utusan Khusus Presiden Cuma 1,5 Bulan, Apa yang Sudah Dikerjakan Gus Miftah?
- Dilantik jadi Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah Sebut Posisinya Setingkat Menteri
"Nomenklatur itu kan dibuat karena memang Gus Miftah itu dia mempunyai perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama dan juga banyak keliling daerah dalam rangka, kemudian dia juga banyak melapor soal prasarana keagamaan yang kurang memadai banyak di daerah-daerah," kata Dasco kepada wartawan di Kertanegara, Jumat (6/12).
"Nah, sehingga kemudian dibuatlah utusan khusus presiden bidang toleransi kerukunan umat beragama dan prasarana keagamaan," sambungnya.
Sehingga, Dasco menegaskan, usai Gus Miftah mundur posisi tersebut tak perlu segera diisi.
"Nah, sehingga posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi," imbuh Dasco.
Prabowo Cari Pengganti
Terkait posisi yang ditinggalkan oleh Miftah, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok pengganti yang memiliki keahlian di bidang kerukunan antarumat beragama.
Menurut dia, proses pencarian ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta organisasi keagamaan lainnya.
"Kita akan meminta masukan dari pihak-pihak yang memahami isu ini, termasuk dari ormas keagamaan," ungkap Prabowo.
Ia menekankan bahwa pengganti Miftah harus memiliki kemampuan untuk mendukung misi besar pemerintah dalam memperkuat toleransi dan harmoni di antara berbagai agama.