Hakim terima gugatan Komjen BG, Gedung KPK dijaga ketat polisi

Penjagaan ketat dari kepolisian terlihat dari adanya dua mobil water canon yang terparkir di depan Gedung KPK.

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima permohonan pemohonan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Selama proses persidangan itu berlangsung, gedung KPK dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

Dari pantauan merdeka.com, Senin (16/2), jelang putusan gugatan praperadilan itu nampak pemandangan yang tak biasa dari gedung KPK. Penjagaan ketat dari pihak kepolisian terlihat dari adanya dua mobil water canon yang terparkir di depan gedung lembaga antirasuah ini.

Tak hanya itu, puluhan satuan kepolisian dengan menggenggam tembakan gas air mata dan tameng ikut bersiaga.

Dalam proses persidangan, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengatakan, penetapan tersangka Budi Gunawan masuk objek praperadilan PN Jaksel. Hakim bahkan menolak seluruh eksepsi termohon (KPK).

"Penyidikan a-quo tidak memiliki kekuatan hukum tetap," kata Hakim Sarpin dalam sidang vonis praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi sehari sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR RI. Tak terima atas penetapan itu, tim kuasa hukum Budi Gunawan pun lantas melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan dengan dalih KPK tidak berhak menangani kasus pejabat eselon II.

Selain itu, tim kuasa hukum Budi Gunawan menganggap penetapan status tersangka terhadap kliennya itu tidak sesuai dengan prosedur.

Baca juga:
Senang Komjen BG menang, polisi cukur rambut di PN Jaksel
Di hari sidang putusan Komjen BG, Jokowi rapat bahas pariwisata
Polisi langsung sujud syukur praperadilan Komjen Budi dikabulkan
Polisi gembira Komjen BG menang, sampai bopong Kapolres Jaksel
Ahmad Dhani: Jokowi harus lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri
Di tengah massa Komjen Budi, ada bocah berpakaian SD ikut demo
Alasan hakim kabulkan praperadilan, BG bukan penyelenggara negara