Historia 'Kementerian Kesehatan' Sejak 1945

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Nama Kemenkes saat ini sering didengar bahkan banyak orang yang tahu kalau lembaga tersebut menjalankan tugasnya di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang menteri. Namun tahukah kamu bagaimana sejarah terbentuknya Kemenkes? Sebelum berganti nama menjadi kementerian, instansi ini dikenal dengan nama Departemen Kesehatan (Depkes) RI. Depkes RI dibentuk saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) II, tepatnya pada 19 Agustus 1945 berbarengan dengan pembentukan 11 departemen lainnya. Saat itu, terpilihlah Boentaran Martoatmodjo.

Boentaran menyelesaikan sekolah dokternya (Sekolah Dokter untuk Bumiputra) di usia 22 tahun pada 1918.

Dia sempat ditugaskan sebagai dokter di Kantor Inspektorat Semarang dan diterbangkan ke Banjarmasin, untuk memberantas penyakit kolera yang mewabah di Kalimantan. Lalu 10 tahun kemudian, Boentaran mendapat beasiswa di Universitas Leiden, Belanda selama tiga tahun. Dia mendapat gelar doctor in de geneeskundig.

Pria yang berasal dari keluarga bangsawan itu lulus dari pendidikannya di Belanda pada 1931 dan di tahun yang sama, Boentaran kembali ke Tanah Air, tinggal di Jakarta dan bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat (sekarang RSCM) hingga 1932. Banyak aktivitas di bidang kesehatan yang dilakukan Boentaran. Dia bukan hanya seorang dokter tapi juga pejuang karena merupakan anggota dari BPUPKI dan kerap memperjuangkan kesehatan masyarakat.

Presiden Soekarno menunjuk langsung Boentaran sebagai Menteri Kesehatan Pertama RI Kabinet Presidensial.

Itu karena Soekarno melihat latar belakang dan kemampuan intelektualnya di bidang kesehatan. Soekarno juga kagum pada kinerjanya yang banyak berjuang mengusir Kolonial Belanda hingga Jepang.

Boentoro juga dipercaya dapat membantu pemulihan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, pasca terbebas dari belenggu penjajahan.

Selain itu, Boentaran juga tercatat sebagai pendiri Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 1945 yang diketuai Mohammad Hatta, yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Pola pemikiran Leimena diteruskan di Zaman Orde Baru (Orba). Pada 1968, Menkes ke-11 yaitu Gerrit Augustinus Siwabessy itu kembali mempresentasikan ide Leimena dan Abdoel Patah tentang Puskesmas di tiap Kecamatan. Usulan Menkes terlama di Indonesia (11 tahun) itu diterima Presiden Soeharto dan jadi program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Pemerintah Orde Baru. Pada 1993, jumlah Puskesmas pun mencapai 6.749 unit. Berdasarkan data BPS, jumlah Puskesmas pada 2022 kini mencapai 10.374 unit.

Dalam sejarah, Siwabessy pun dianggap sebagai Pelopor Puskesmas.

Sementara Leimena dikenal sebagai Bapak Puskesmas Indonesia. Hingga saat ini, Puskesmas menjadi ujung tombak untuk menjaga masyarakat tetap sehat.

"...namanya puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, tugasnya menjaga kesehatan masyarakat bukan menyembuhkan orang yang sakit. Kita harus menjaga masyarakat agar tetap sehat."

Menkes Budi Gunadi Sadikin

Perubahan Nama Depkes ke Kemenkes

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang dikeluarkan pada 3 November 2009, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara.

Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara itu sebenarnya berlaku sejak UU No 39/2008, yang dipertegas dengan Perpres tersebut. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pergantian nama departemen menjadi kementerian akan menghemat anggaran negara. Dengan adanya pergantian nama tersebut, tujuannya agar tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi alias antara departemen dan di masing-masing kementerian.

Logo Bakti husada digagas di zaman Presiden Soekarno yang ditetapkan Menkes ke-12, yaitu Suwardjono Surjaningrat.

Penetapan logo yang menjadi lambang Dinkes tersebut ditetapkan melalui Permenkes RI Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984, maka lambang 'Bakti Husada' yang dimaknai sebagai, pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna.

Kemenkes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

Saat ini, Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya, Menteri Budi menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan merupakan lulusan Jurusan Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung.

Meski latar belakangnya bukan dari bidang kedokteran, namun di mata pendahulunya, Menkes Budi dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan Menkes periode 2012-2014 Nafsiah Mboi mengatakan bahwa dipilihnya Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes merupakan sejarah baru di Indonesia.

"Ini suatu titik sejarah yang baru dimana Kementerian Kesehatan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan dipimpin bukan dokter. Namun, insyaallah akan diterima sepanjang mengerjakan sepenuh hati."

-Menkes periode 2012-2014, Nafsiah Mboi-

Sejak menjabat sebagai menkes yang ke-20, Budi membuat banyak prestasi.

Banyak transformasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di bidang kesehatan yang dilakukannya. Hal itu dilakukan Menkes Budi, agar kesehatan masyarakat terjamin dan seluruh masyarakat mendapatkan layanan prima, dimanapun berada.