ICW kritik KPK ajak tersangka Zumi Zola sosialisasi birokrasi bersih
Menurut dia, sangat tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK atau berperang melawan korupsi. Adnan menilai dilibatkannya Zumi Zola adalah bukti keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan di internal KPK.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik kegiatan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola. Pasalnya, Zumi kini tengah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.
Kendati Zumi tidak ditahan, ICW mempertanyakan langkah KPK melibatkan tersangka dalam kegiatan pemberantasan korupsi. ICW menilai tindakan tersebut dapat merucak citra KPK di mata publik.
-
Kenapa ICW mengkritik KPK? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk mengkritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Bagaimana cara ICW mengkritik KPK? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Apa alasan KWI menolak izin kelola tambang? Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut," kata Marthen, melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (10/6).
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
"Bagaimana mungkin KPK libatkan tersangka korupsi untuk kegiatan pemberantasan korupsi? Bukannya mendapatkan apresiasi, justru kegiatan ini akan merusak citra KPK di mata publik karena telah berkolaborasi dengan tersangka korupsi," ujar Peneliti ICW Adnan Topan Husodo dalam keterangannya diterima Liputan6.com, Rabu (21/3/2018).
Menurut dia, sangat tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK atau berperang melawan korupsi. Adnan menilai dilibatkannya Zumi Zola adalah bukti keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan di internal KPK.
"Atas kejadian tersebut ICW minta KPK menghentikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Provinsi Jambi tersebut," jelas dia.
Sebelumnya, KPK memang mengumpulkan Gubernur Jambi Zumi Zola bersama seluruh pejabat di kantor Gubernur Jambi, Senin, 19 Maret 2018. Koordinator Wilayah Sumatera II KPK RI, Adliansyah Malik Nasution mengatakan, pertemuan KPK bersama Zumi Zola dan jajaran pejabat di Jambi merupakan bagian dari langkah KPK dalam upaya monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong birokrasi yang bersih.
Untuk diketahui, Zumi Zola kini tengah menyandang status tersangka yang ditetapkan oleh KPK sejak awal Februari 2018 lalu. Mantan artis dan pesinetron ini diduga menerima sejumlah suap terkait beberapa pengerjaan proyek di Provinsi Jambi. Nilainya mencapai Rp 6 miliar.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK tugaskan pengawas internal cek acara birokrasi bersih libatkan Zumi Zola
7 Mobil mewah bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif berpelat 232
Kasus Emirsyah Satar, KPK panggil empat saksi hari ini
Sidang suap eks Dirjen Hubla, Jaksa KPK hadirkan Menhub Budi Karya
Kasus suap Garuda Indonesia, Adiguna Sutowo mangkir dari panggilan KPK
KPK geledah kamar Yaqud Ananda Gudban, keluarga sebut tak ada barang disita