ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.
ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
- Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK
- Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan
- Firli Bahuri Tak Hadiri Sidang Vonis, Dewas KPK Anggap Lepas Hak Membela Diri
- Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri
Indonesia Corruption Watch (ICW) masih meragukan perbaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-pemecatan terhadap Firli Bahuri. ICW menilai masih ada pimpinan KPK yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja lembaga antirasuah.
"Penting untuk kami tekankan bahwa meskipun Firli Bahuri sudah dipecat sebagai ketua KPK, namun kami meragukan bahwa hal tersebut akan membawa perbaikan pada KPK secara kelembagaan," ujar Peneliti ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Senin (1/1).
"Sebab pimpinan yang ada saat ini pun masih menyisahkan sejumlah catatan yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja lembaga antirasuah ini," Diky menambahkan.
Diky mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Pertama yakni soal pemilihan ketua KPK. Dia berharap ketua KPK yang baru nanti bisa membawa iklim kerja yang baik di KPK.
"Pertama, ketua baru pengganti Firli harus bisa membawa iklim kerja yang baik, salah satunya di level pimpinan, dengan mengedepankan kolektif kolegial, bukan dengan one man show yang selama ini ditunjukkan oleh Firli," kata Diky.
Kedua, yakni soal penegakan hukum yang dilakukan KPK tak lagi menitikberatkan pada kuantitas kasus, melainkan kualitas. Dengan begitu, menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
"Ketiga, pada tahun 2024, KPK harus mampu bersikap independen dan imparsial dalam melakukan penanganan perkara, sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal," Diky menandaskan.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mengajukan nama komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Firli Bahuri dari calon pimpinan yang tak terpilih pada 2019 oleh DPR.
"Calon pimpinan KPK pengganti diambil dari nama-nama calon pimpinan KPK yang telah di fit and proper DPR tahun 2019, tapi tidak terpilih dan masih memenuhi syarat," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).
Berkaitan dengan ketua KPK apakah akan tetap diemban oleh Nawawi Pomolango atau pimpinan lainnya, menurut Ari itu merupakan kewenangan Jokowi. Namun demikian, Ari memastikan pemilihan ketua KPK oleh Jokowi nantinya berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
"Semuanya masih dalam proses mengikuti mekanisme yang diatur UU KPK," kata Ari.