ICW sebut pengadaan UPS adalah proyek last minutes
Menurut dia, realisasi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta TA 2014 ada program bermasalah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan hasil penelusuran kegiatan 'dana siluman' Pemprov DKI Jakarta tahun yang tercantum dalam APBD 2014. ICW menemukan sejumlah indikasi program bermasalah selain Uninterruptible Power Supply (UPS) yang telah dibongkar oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Program Manager Divisi Monitoring Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dana anggaran pengadaan UPS dan alat lainnya di Dinas Pendidikan DKI ditentukan pada saat-saat akhir sebelum ketuk palu pengesahan APBD 2014 dilakukan. "Pengadaan UPS memang proyek last minutes," kata Firdaus saat diskusi pemaparan Hasil Temuan Sementara Kecurangan Proyek Lelang Pemprov DKI di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (9/3).
Menurut dia, realisasi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta TA 2014 ada sejumlah program bermasalah. Di antaranya adalah pengadaan UPS, Scanner dan Printer 3D, Collaboration Active Classroom (CAC), Digital Education Classroom, dan lain-lain.
"Kesimpulannya, jadi dalam APBD DKI pada Dinas dan Sudin Pendidikan terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi hanya setengahnya, Rp 1,194 triliun. Lalu realisasi kegiatan yang diduga siluman itu ada 454 paket kegiatan," ujarnya.
Dia menambahkan, realisasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan DKI selama TA 2014 sangat janggal. Sebab, anggaran yang diajukan sangat tak wajar.
"Di luar UPS, ada pengadaan banyak gadget semacam tablet terintegrasi workspace, lalu ada i-multimedia connect system untuk SMA. Khusus untuk scanner dan printer 3D, itu alat-alat canggih yang nilai anggarannya fantastis tapi harga di pasar sebenarnya tidak sebesar yang dicantumkan di anggaran," tutupnya.
Baca juga:
Ikut selidiki kasus UPS, polisi panggil kepala sekolah
Polisi jadwalkan pemeriksaan 3 kepala sekolah terkait UPS
KPK minta data dan keterangan tambahan ke Ahok soal 'dana siluman'
APBD terkatung-katung, PNS DKI tetap akan digaji
JNE jawab di Twitter: Tak bisa kirim pantai untuk Haji Lulung
Ini dana Rp 5 M buat tong sampah dalam APBD DKI 2014
Dalam waktu dekat, Polda Metro akan tetapkan tersangka kasus UPS
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).