Ingin jujur, alasan Kabareskrim belum juga serahkan LHKPN ke KPK
Komjen Budi Waseso juga tak mau gara-gara pengisian LHKPN salah menjadi kasus pidana .
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso memastikan bakal mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena butuh ketelitian dan kejujuran, Waseso mengaku butuh waktu dalam mengisi LHKPN tersebut.
"Kita bicara kejujuran karena bukan apa-apa, ini ada kepentingan. Saya tidak mau mempermasalahkan itu," kata Waseso di Mabes Polri, Senin (29/6).
Waseso mengatakan, blanko LHKPN ini tidak sederhana mengisinya. Blanko itu sangat banyak.
Dia juga mencontohkan, misalnya untuk harta yang dibeli tahun 1990 yang kemudian nanti dikomparasi dengan tahun sekarang soal nilai maupun pajaknya.
"Bagaimana saya harus menelusuri itu? Kan tidak gampang. Itu perlu orang ahli yang menghitung itu, sekarang sedang berjalan," tutur Waseso.
Mantan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lemdikpol ini mengaku sangat berhati hati dalam mengisi LHKPN, sebab jika terjadi kekeliruan maka bisa jadi persoalan pidana pemalsuan. Dan dirinya tidak menginginkan hal itu terjadi.
"Saya ingin memberikan contoh yang benar. Sama dengan saya menyidik kasus, saya memberi contoh penyidikan yang benar," kata dia.
Dalam pengisian LHKPN, imbuh Waseso, tidak mungkin diselesaikan dalam bulan puasa ini. Apalagi, kata dia, banyak yang harus diisi dan harus jujur.
"Itu harus diisi secara jujur," tutupnya.
Seperti diketahui, sejak dilantik menjadi Kabareskrim pada Januari lalu, Komjen Budi Waseso belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Dia sempat menyatakan keenggananya dan malah meminta KPK yang langsung menelusuri harta kekayaannya.
"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendiri lah yang mengisi itu," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5).
Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibandingkan dirinya yang membuat laporan. Alasannya, jika pejabat itu mengisi sendiri dipertanyakan hasilnya.
"Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain," ujar Budi.
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.
-
Kapan Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim? Ia menduduki jabatan tersebut sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009 silam.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Siapa yang diminta Budi Waseso untuk mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
Baca juga:
KPK tegaskan seluruh pejabat negara wajib lapor harta kekayaan
Kabareskrim sebut Polri bakal ungkap 9 kasus korupsi kelas kakap
Ketua Baleg DPR diam-diam bertemu Kabareskrim, ngaku cuma say hello
Menteri Tedjo soal LHKPN Budi Waseso: Sekarang sudah siap dilaporkan
Ini kata Kapolri soal Budi Waseso belum laporkan harta ke KPK
JK perintahkan Budi Waseso lapor perkembangan hartanya ke KPK
4 Janji Budi Waseso binasakan polisi nakal