Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polisi Masih Dalami Keterangan Saksi
Polisi telah memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan vendor teknologi informasi. Dalam menangani kasus semacam ini, polisi bekerjasama dengan Kominfo, BSSN, dan instansi terkait lainnya
Polisi terus mengusut kasus kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di forum online. Penyidik sendiri masih akan memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.
"Kemungkinan besar masih (memanggil saksi-saksi lain). Tergantung kepentingannya nanti kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakini bisa memberikan informasi sehingga memperjelas permasalahan yang ada. Tentunya penyidik akan memintai keterangan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/6).
-
Apa saja yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta? Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehata Nasional (JKN), BPJS Kesehatan resmi memperkenalkan inovasi terbaru melalui Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).Kedua inovasi tersebut dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Siapa yang bisa memanfaatkan POROS BPJS Kesehatan? "POROS BPJS Kesehatan dapat diakses oleh peserta JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan melalui x-banner atau poster yang tersedia di area pendaftaran maupun pelayanan," tambah Ghufron.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
Menurut Rusdi, pihaknya telah memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan vendor teknologi informasi. Dalam menangani kasus semacam ini, Polri bekerjasama dengan Kominfo, BSSN, dan instansi terkait lainnya.
"Penyidik masih bekerja," kata Rusdi.
Direktorat Pidana Siber Bareskrim Polri sampai saat ini masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus kebocoran data 279 juta data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tersebar di forum internet.
"Tentunya kita berharap bisa dapat menyelesaikan kasus masalah kebocoran data dari peserta BPJS Kesehatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).
Rusdi mengatakan proses penyelidikan hingga saat ini masih terus berlangsung. Polisi masih memeriksa sejumlah vendor teknologi informasi yang ada di BPJS Kesehatan sebagai saksi.
"Beberapa saksi dari BPJS telah diperiksa dan juga beberapa vendor ya sebagai penyedia teknologi informasi yang ada di BPJS itu pun telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan," tuturnya.
Namun demikian, Rusdi tidak merinci siapa vendor yang telah diperiksa. Dia pun meminta kepada publik untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Pidana Siber Bareskrim Polri.
Sebelumnya, kabar kebocoran data peserta BPJS Kesehatan beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum.
Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan. Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.
Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz disebut menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalu forum tersebut.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (21/5).
Dedy mengungkapkan Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas.
"Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," bebernya.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Baca juga:
Curi Data Kartu Kredit WNA, Komplotan Peretas Dibekuk Polda Jatim
Kasus Kebocoran Data, Polri Sudah Periksa Sejumlah Vendor di BPJS Kesehatan
Polisi Bakal Periksa 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data Peserta
BPJamsostek Pastikan Tak Ada Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bocor
Kebocoran Data Penduduk Diyakini Bukan dari Data Center BPJS Kesehatan
Cerita Mendag soal Pencurian Data Produk Indonesia, Ditiru dan Dijual Secara Online