Kasus Nur Alam dinilai serupa dengan izin reklamasi Jakarta
Kasus izin tambang ini dinilai kewenangan PTUN, bukan KPK.
KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sebagai tersangka. Nur Alam ditangkap karena diduga menerima suap pengurusan izin tambang PT Anugrah Harisma Barakah pada 2009-2014. Namun kasus ini dinilai merupakan ranah PTUN, bukan KPK.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, kasus Gubernur Nur Alam harusnya kewenangan PTUN. Sebab, di situ terkait kasus kebijakan yang melampaui kewenangan.
"Kebijakan dihasilkan oleh pengambil kebijakan yang dianggap melampaui kewenangan, kekeliruan menunjuk fakta, menyalahi wewenang, atau menggunakan dasar hukum yang tidak kuat merupakan subyek PTUN. Sehingga koreksi atas kebijakan tersebut dilakukan oleh PTUN," kata Margarito saat dihubungi, Rabu (7/9).
Lebih lanjut, menurut margarito, apabila tidak menggunakan PTUN dan merupakan pidana, maka bisa jadi banyak pejabat harusnya ditangkap. Hal tersebut bisa merujuk pada pasal 53 ayat 2 UU 5 tahun 1986 tentang PTUN.
"Sebut saja beberapa kasus perizinan seperti izin reklamasi dan izin penjualan konsentrat, meskipun diduga melawan perundangan atau peraturan yang lebih tinggi, tetapi pengambil kebijakannya tidak ada yang menjadi tersangka," lanjutnya.
Margarito mengatakan, saat ini lebih dari 3.966 kebijakan yang merupakan izin bermasalah. Apabila penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi pidana, maka akan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka.
"Apabila kebijakan yang tersebut bermasalah maka harus di PTUN-kan sehingga bisa dilakukan koreksi kebijakan," ujar margarito.
"Dan bukannya dibawa ke tipikor," lanjutnya.
Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.
Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.
Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
"Kompetensi pidana hanya bisa digunakan apabila pembuat kebijakan menerima suap. Namun, permasalahannya terletak pada suapnya dan bukan pada kebijakannya," imbuhnya.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang dibunuh karena memberitakan korupsi? Herliyanto adalah seorang wartawan lepas di Tabloid Delta Pos Sidoarjo. Dia ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Herliyanto diduga dibunuh usai meliput dan memberitakan kasus korupsi anggaran pembangunan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
Baca juga:
KPK periksa mantan dirjen ESDM soal korupsi Gubernur Sultra Nur Alam
Dalami kasus Nur Alam, KPK panggil Direktur Utama PT Billy Indonesia
Politikus PAN beri dukungan moral Nur Alam yang jadi tersangka KPK
Jatam sebut PT AHB & PT Billy banyak lakukan kecurangan izin tambang
Politikus PAN beri dukungan moral Nur Alam yang jadi tersangka KPK
KPK periksa istri kadis ESDM Sultra terkait kasus Nur Alam