Kasus pengelolaan haji SDA, KPK akan usut keterkaitan anggota DPR
Nama-nama yang tertera dalam kasus SDA akan menjadi petunjuk selanjutnya untuk mengungkap kasus sampai tuntas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas terkait kasus pengelolaan Haji yang menyeret Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Salah satunya soal terseretnya nama mantan anggota komisi VIII, Hazrul Aswar terkait kasus tersebut.
Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, KPK akan mengungkap keterkaitan politikus PPP tersebut. KPK, lanjutnya, akan mengembangkan kasus ini jika telah mendapati bukti dan fakta baru.
"Kita akan mengikuti pengungkapan pelaku-pelaku itu selalu kita ikuti," Kata Agus usai diskusi bersama awak media di Aula KPK, Jakarta, Selasa (12/1).
Agus juga menjelaskan nama-nama yang tertera dalam kasus SDA akan menjadi petunjuk selanjutnya untuk mengungkap kasus sampai tuntas. Dalam persidangan, Suryadarma Ali menyebut Hazrul Aswar kecipratan jatah dalam pengelolaan haji tersebut.
"Akan jadi petunjuk untuk melangkah," tandasnya.
Baca juga:
Korupsi dana haji, Suryadharma Ali divonis 6 tahun penjara
Divonis 6 tahun bui, Suryadharma sindir pengadilan atas nama Allah
Hakim vonis SDA 6 tahun penjara, KPK pertimbangkan banding
Baca pledoi, SDA ceritakan keberhasilan jadi Menteri Agama
SDA: Urus haji ibadah saya, tak cari keuntungan pribadi dan keluarga
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).