Kasus Suap Meikarta, Bupati Bekasi Nonaktif Sudah Kembalikan Rp 8 Miliar ke KPK
Febri mengatakan, Neneng berencana akan mengembalikan sejumlah uang yang dirinya terima dalam pengurusan izin proyek milik Lippo Group itu. Dalam dakwaan pegawai PT Lippo Karawaci Tbk. Billy Sindoro, Neneng disebut menerima total Rp 10,8 miliar dan SGD 90 ribu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang Rp 2 miliar dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total uang diduga suap proyek Meikarta, yang dikembalikan Neneng mencapai Rp 8 miliar.
"Bupati Bekasi mengembalikan uang Rp 2 miliar pada KPK terkait kasus dugaan suap dalam proses perizinan proyek Meikarta di Bekasi pada 3 Januari. Total pengembalian sampai saat ini adalah Rp 8 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (4/1).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
Dia mengatakan, Neneng berencana akan mengembalikan sejumlah uang yang dirinya terima dalam pengurusan izin proyek milik Lippo Group itu. Dalam dakwaan pegawai PT Lippo Karawaci Tbk. Billy Sindoro, Neneng disebut menerima total Rp 10,8 miliar dan SGD 90 ribu.
"Masih ada rencana pengembalian lain secara bertahap," ujarnya.
KPK, kata dia, menghargai pengembalian uang yang dilakukan Neneng. Kendati begitu, Febri memastikan pengembalian uang ini tak menghilangkan tindak pidana yang dilakukannya dalam kasus ini.
"Meskipun tidak menghilangkan pidana, sikap koperatif pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum," tutup Febri.
Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Skandal Korupsi Paling Menyita Perhatian Sepanjang 2018
Deddy Mizwar Siap Bersaksi di Sidang Suap Proyek Meikarta
Bantah Eksepsi Billy Sindoro, Jaksa Akan Hadirkan Aher dan Deddy Mizwar
Sidang Eksepsi, Billy Sindoro Sebut Telah Pensiun saat Proyek Meikarta Digarap
Tak Hadir Pemeriksaan KPK, Aher Tegaskan Akan Beri Keterangan Terkait Meikarta
Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Dipanggil KPK Terkait Suap Proyek Meikarta