Ke Filipina, Jokowi Bertemu Presiden Marcos Bahas Konflik Laut China Selatan
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Jokowi tak menjelaskan secara rinci solusi dari Indonesia untuk meredakan konflik di Laut China Selatan.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Ke Filipina, Jokowi Bertemu Presiden Marcos Bahas Konflik Laut China Selatan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Selasa (9/1). Jokowi berencana bertemu Presiden Filipina, Bongbong Marcos.
Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
"Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Dia tak menjelaskan secara rinci solusi dari Indonesia untuk meredakan konflik di Laut China Selatan. Namun, Jokowi memastikan akan membawa isu tersebut saat bertemu Presiden Marcos.
- Kasal soal Kerja Sama Maritim dengan China: Kita Jaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian di Kawasan
- Prabowo ke Presiden Xi Jinping: China Salah Satu Mitra Kunci Dalam Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
- Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
- Soal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN
Jokowi menyampaikan Filipina merupakan mitra penting bagi Indonesia dan hubungan diplomatik kedua negara akan memasuki usia 75 tahun 2024. Menurut dia, banyak produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia yang dibeli oleh Filipina.
"Filipina merupakan mitra penting Indonesia, juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu, 30 Desember 2023 menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
Para Menlu negara ASEAN menyebut, ketegangan ini dapat mengancam perdamaian regional dan mendesak dilakukannya dialog damai antar pihak, dikutip dari Channel News Asia, Minggu (31/12/2023).
"Kami prihatin dengan perkembangan terkini di Laut China Selatan yang dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan," kata para diplomat ASEAN dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu muncul ketika Tiongkok dan Filipina saling tuding dalam beberapa bulan terakhir atas serangkaian pertikaian maritim dan ketika Manila menyebutkan perlunya mengubah pendekatannya karena upaya diplomatik menuju ke "arah yang buruk".
Tiongkok menggambarkan tuduhan tersebut "hanya kebohongan belaka", dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap "provokasi dan pelecehan" yang berulang kali dilakukan oleh Filipina.
Para menteri luar negeri ASEAN juga menegaskan kembali perlunya "menahan diri dalam melakukan aktivitas yang dapat memperumit atau meningkatkan perselisihan".
"Kami menegaskan kembali pentingnya dialog damai yang memberikan kontribusi konstruktif terhadap peningkatan stabilitas regional dan kerja sama di bidang maritim."
ASEAN dan Tiongkok telah berupaya untuk menciptakan kode etik di Laut China Selatan, sebuah rencana yang sudah ada sejak tahun 2002.
Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut.
Pembicaraan mengenai komponen-komponen kode etik ini belum dimulai di tengah kekhawatiran atas kesediaan Tiongkok untuk berkomitmen terhadap serangkaian aturan yang mengikat dan konsisten dengan hukum internasional.
Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut China Selatan melalui "sembilan garis putus-putus" yang berputar sejauh 1.500 km di selatan daratan utama, memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.