Kena OTT KPK, Ini Profil & Jejak Karier Wali Kota Medan
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin kena OTT KPK. Dzulmi diduga terkait setoran dari dinas-dinas kepada kepala daerah. Berikut profil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Operasi digelar pada Selasa, 15 Oktober 2019 malam. Dalam operasi tersebut, enam orang lainnya juga ditangkap. Mereka dari unsur kepala daerah/wali kota, kepala dinas PU, protokoler dan ajudan wali kota, serta swasta.
Penangkapan terhadap Dzulmi ini diduga terkait setoran dari dinas-dinas kepada kepala daerah. "Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
Diketahui, sebelum dilakukan penangkapan, harta kekayaan Dzulmi melonjak selama satu tahun. Menurut Lhkpn.KPK.go.id, tahun 2016 kekayaan Dzulmi mencapai 9.470.065.500, sementara pada 2017 harta Dzulmi mencapai Rp20.283.104.516. Atau melonjak hingga Rp10 miliar dalam satu tahun.
Lalu, bagaimana jejak karier Dzulmi hingga menjadi wali kota Medan? Berikut ulasannya:
Pernah menjadi Wakil Wali Kota Medan
Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin sempat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan periode 2010-2013. Saat itu, dia mendampingi Rahudman Harahap.
Usai Rahudman lengser dari jabatannya, Dzulmi Eldin menggantikan posisi tersebut sejak 2013-2014. Kala itu, Dzulmi masih ditunjuk sebagai plt Wali Kota Medan.
Rahudman Harahap lengser karena menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar.
Wali Kota Medan Petahana
Dzulmi Eldin ternyata menjadi petahana Wali Kota Medan sejak 2014. Pada periode pertama yaitu 2013-2014, periode kedua pada 2014-2015. Kemudian Dzulmi Eldin kembali menjabat sebagai Wali Kota Medan pada 17 Februari 2016 hingga saat ini.
Beberapa Posisi Penting di Pemerintahan
Tak hanya menjadi petahana Wali Kota Medan, Dzulmi juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dinas pendapatan Deli Serdang tahun 1992, kemudian menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.
Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Medan hingga menjadi petahana Wali Kota Medan sejak 2014.
Maju Pilkada Diusung 7 Partai
Pada Pilkada 2015, Dzulmi Eldin diusung sebagai calon Wali Kota Medan berpasangan dengan Ahyar Nasution. Keduanya Diusung dari tujuh partai, yaitu PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, PKPI, dan PBB.
(mdk/dan)