Kerap dipakai koruptor, penggunaan uang asing diminta diperketat
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga harus mengeluarkan peraturan pembatasan transaksi tunai.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta pihak perbankan lebih ketat mengawasi penggunaan mata uang asing yang beredar di Indonesia. Sebab, para koruptor kerap menggunakan mata uang asing dalam transaksinya.
"Khususnya mata uang Dolar Singapura pecahan 1.000 dan 10.000," ujar Ketua PPATK M Yusuf di kantornya saat refleksi akhir tahun, Jumat (3/1).
Yusuf menambahkan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga harus mengeluarkan peraturan pembatasan transaksi tunai. Dari riset yang PPATK lakukan, penggunaan transaksi tunai di masyarakat dilakukan agar mempersulit upaya pelacakan asal usul sumber dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
"Biasanya pencucian uang, suap atau kejahatan lainnya," katanya.
Yusuf mengatakan pada periode Januari 2013 hingga November 2013, PPATK telah menyampaikan 2.415 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik. Selanjutnya, PPATK menghasilkan 265 HA yang terdiri dari 63 HA Proaktif dan 202 HA Reaktif.
"Itu berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal yang telah disampaikan pada penyidik," tuturnya.
Baca juga:
PPATK sebut jelang pemilu banyak transaksi mencurigakan
PPATK telah serahkan LHA rekening Atut ke KPK
PPATK temukan parpol dengan aktivitas keuangan luar biasa
PPATK janji pelototi rekening caleg di Pemilu 2014
PPATK: Tak ada aliran SKK Migas ke anggota DPR, mungkin cash
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.