Ketegasan Panglima TNI dan Kapolri sikat pihak yang berniat makar

Panglima TNI sudah mengingatkan anak buahnya agar tak ragu-ragu mengatasi manuver yang memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Kapolri juga sudah menginstruksikan anak buahnya untuk menindak tegas tindakan yang mengarah pada makar.

2016-11-20 07:04:00

Sejak Presiden Joko Widodo menyebut ada aktor politik yang mendompleng aksi demo besar-besaran pada 4 November, isu adanya upaya makar dan penggulingan pemerintahan yang sah berhembus semakin kencang. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyinggung soal ini saat menjadi pembicara dalam Kongres Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) beberapa waktu lalu.

"Jangan berpikir bagaimana jatuhnya suatu pemerintahan saja," ujar Jusuf Kalla.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sudah waspada dengan upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah yakni pemerintahan Jokowi-JK dengan menggunakan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Karena Ahok sedang menjalani proses hukum, maka seharusnya tidak perlu lagi ada aksi demonstrasi. Jika nanti massa tetap melakukan demo, Tito beranggapan aksi tersebut bukan bertujuan mengadili Ahok namun sangat kental nuansa politis. Sejak awal Tito sudah memberi sinyal bakal menindak tegas.

"Kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan? Cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inskonstitusional. (Maksudnya) Tembakannya bukan ke pak Ahok," tegasnya.

Imbauan Tito dan sejumlah ulama agar tidak ada lagi aksi demo terkait kasus dugaan penistaan agama, direspon berbeda oleh ormas yang mengatasnamakan Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka justru secara lantang mengatakan bakal menggelar demo dengan massa lebih banyak dibanding 4 November. Ormas ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.

"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).

Mereka punya agenda lain, tidak hanya soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok, tapi membidik Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini. Mereka beralasan Jokowi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Indikatornya, saat aksi demo 4 November, Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang.

Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, apapun status hukum terhadap Ahok, gerakan ini sudah merencanakan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi. "Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.

Tidak hanya demo pada 25 November, sejumlah ormas keagamaan juga merencanakan menggelar aksi susulan pada 2 Desember. Front Pembela Islam dan ormas lainnya berencana menggelar aksi turun ke jalan dengan cara zikir dan salawatan bersama. Ketua FPI Habib Rizieq menjamin aksi ini berjalan damai dan peserta aksi harus menjunjung tinggi NKRI dan konstitusi.

Tapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan aksi tersebut disusupi pihak lain yang membawa misi melengserkan pemerintahan yang sah. Keduanya kompak bakal menindak tegas pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Panglima TNI, Jenderal Gatot mengingatkan agar demo yang akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang tidak sampai menjurus pada aksi makar. Prajuritnya siap menindak pihak-pihak yang mencoba merusak dan mengacaukan bangsa ini.

"Kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya, dengan prajurit saya dan Polri," kata Gatot seusai istighosah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa di hanggar Lanud Soewondo, Polonia, Medan, Sabtu (19/11).

Prajurit TNI siap berjihad bersama seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Gatot menyatakan tidak ada satu pun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini.

"Mau nantang, silakan. DI/TII, Kahar Muzakar, komunis, semua tidak bisa. Karena apa? Karena kita telah berdoa kepada Allah SWT," ucapnya.

Dia sudah mengingatkan anak buahnya agar tak ragu-ragu mengatasi manuver yang memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. "Semua prajurit saya tidak akan ragu-ragu mengatasi semuanya, membangun bangsa ini agar masyarakat tidak menderita," tegas Gatot.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak kalah galak. Dia sudah menyadari rencana aksi demo membawa misi lain. Bukan lagi soal tuntutan proses hukum Ahok, tapi justru kental nuansa politik. Sebab proses hukum terhadap Ahok tengah berjalan.

"Kalau proses hukum kan Ahok sudah jelas, polisi sedang memproses dan akan secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Tito di sela kunjungan ke Surabaya, Sabtu (19/11).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini akan menindak tegas jika aksi 2 Desember mengarah pada tuntutan menjatuhkan pemerintah yang sah. "Apalagi jika sampai mengarah kepada tindakan makar, kami akan tindak tegas," tegasnya.

(mdk/noe)