Ketua DPR minta Kemenkes dan Kemenkeu atasi persoalan di BPJS Kesehatan
Ketua DPR minta Kemenkes dan Kemenkeu atasi persoalan di BPJS Kesehatan. Bamsoet menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal yang harus tetap diutamakan adalah kualitas layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat disiplin dalam membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, kedisiplinan masyarakat membayar iuran akan sangat membantu BPJS Kesehatan dalam menekan angka defisit.
"Mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, guna meminimalisir defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan," ujar Bambang, Jumat (27/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Apa yang dibahas oleh Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan dalam pertemuan tersebut? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Di mana pertemuan antara Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan berlangsung? Dirut BPJS Kesehatan Bertemu Wali Kota Balikpapan Menjalani tahun ke sepuluh menjadi badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas mutu layanan bagi pesertanya.
Politisi Golkar itu menambahkan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan memang berbuntut. Bahkan ada peraturan baru BPJS Kesehatan terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang kini menuai kontroversi.
Bamsoet menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal yang harus tetap diutamakan adalah kualitas layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
"Mendorong Kemenkes untuk mendesak BPJS Kesehatan dan segera mengatasi defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat, namun lebih ke peningkatan pendapatan serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan," ujar Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenkes bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan. "Ini demi memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta berfokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan," pungkasnya.
Baca juga:
Misbakhun tolak rencana penggunaan DBH cukai tembakau untuk tambal program JKN
Tak hanya tingkatkan kemiskinan, rokok juga timbulkan masalah pada BPJS Kesehatan
Derita Ceisy, ASN pengidap Trastuzumab tak dijamin BPJS Kesehatan
Jokowi: Rakyat ingin dapat pelayanan kesehatan jangan dipersulit!
BPJS Kesehatan tegaskan tak ada tambahan iuran selama mudik Lebaran
Begini saran Wapres JK buat BPJS Kesehatan agar tak defisit
BPJS tidak lagi menjamin obat kanker trastuzumab