Ketua MPR minta hukuman kebiri dijalani dahulu, baru evaluasi
Hukuman tersebut masih menjadi polemik di masyarakat.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi bahwa hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan wanita hendaknya dikerjakan terlebih dahulu.
"Jalankan aja dulu (hukuman kebiri). Kan belum dijalankan," tutur Zulkifli kepada awak media pasca berdialog dengan Pemerintah Daerah Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (10/6).
Untuk diketahui, hukuman kebiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan wanita masih menjadi polemik.
Beberapa para petinggi-petinggi di pemerintahan menentang bahwa hukuman tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Disinggung mengenai hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun meminta agar hukuman kebiri dicoba terlebih dahulu.
"Ini masih dalam konsep. Hukuman kebiri ya jalankan dulu, dicoba dulu lah. Nanti kalau sudah dijalankan satu bulan, baru kita evaluasi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dikeluarkan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual yang sekaligus dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain.
Dalam Perppu ini, ada beberapa poin yang diyakini bisa memberi efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Di antaranya, hukuman mati dan hukuman kebiri.
Baca juga:
IDI tolak suntik kebiri, JK sebut bisa pakai dokter polisi
'Pemerintah harus tambah anggaran buat pencegahan kekerasan seksual'
2 Tersangka pencabulan bocah di Sukabumi terancam hukuman kebiri
Kejahatan seksual bisa jadi pertanyaan di alam kubur
Komnas PA sebut pemerkosa siswi SD di Semarang bisa dikebiri
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan Pemilu di Indonesia diadakan? Pemilu sebentar lagi akan diselenggarakan. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.