Ketum PBNU Sebut Izin Kelola Tambang Belum Keluar, Masih Proses

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan, izin pertambangan untuk NU hingga saat ini belum keluar. Menurutnya, konsensus tambang untuk NU masih dalam proses.

"Belum (keluar), masih proses," singkat Yahya singkat ketika di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Yahya mengaku tidak tahu saat ditanya sudah sampai mana pengurusan izin yang diajukan. Dia hanya menyebut, sampai sekarang izinnya masih dalam proses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," ucap Yahya.

NU diketahui menjadi salah satu organisasi keagamaan yang bakal mendapatkan izin usaha pertambangan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif membeberkan perkembangan terbaru terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Dia menyebut, izin kelola tambang bagi NU masih dalam tahapan administrasi.

"Ya kan lagi (NU) diurus, iya dalam proses administrasi ini," kata Menteri Arifin kepada awak media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menteri Arifin memperkirakan izin bagi NU untuk mengelola lahan tambang dapat terbit di tahun ini.

Dia menyebut, penerbitan izin bagi ormas keagamaan akan diberikan atas rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Nanti ini rekomendasinya dari investasi (BKPM)," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan bahwa pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

Dia pun menyampaikan rasa terima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang kepada Jokowi.

"PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama," kata Gus Yahya, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya.