Kisah Warga di Blora, Makan Dedaunan untuk Bertahan Hidup dan Tak Dapat Bansos
Di tengah ramainya pembagian bantuan sosial dampak corona Covid-19, Ngatini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Baik bantuan langsung tunai Covid-19 maupun jenis lainnya. Tidak pernah dia terima.
Ngatini (51), seorang janda yang tinggal di RT01 RW07 Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah harus mampu bertahan hidup seorang diri di rumah kontrakan. Tiga orang anaknya pergi meninggalkannya.
Dia hanya bisa pasrah hidup berdampingan dengan kemiskinan. Untuk menyambung hidup, Ngatini makan dari hasil mencari dedaunan di sekitar rumah. Jika beruntung, ada tetangga dan dermawan yang memberikan makanan.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
"Seadanya, kadang ada dapat daun pepaya ataupun bunga pisang dimasak. Kadang dikasih dari tetangga," kata Ngatini kepada Liputan6.com, Selasa (12/5).
Sudah delapan tahun Ngatini hidup di kontrakan seorang diri. Dia dapat membayar kontrakan Rp1,5 juta per tahun. Caranya dengan menjual barang-barang yang masih tersisa dahulu sebelum berpisah (cerai) dengan suaminya 9 tahun yang lalu. Kini barang-barang sudah ludes dijualnya. Sementara kunjungan anak-anaknya hanya tinggal harapan.
Di tengah ramainya pembagian bantuan sosial dampak corona Covid-19, Ngatini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Baik bantuan langsung tunai Covid-19 maupun jenis lainnya. Tidak pernah dia terima.
"Tidak ada bantuan, saya tidak pernah menerima," ucapnya.
Camat Jepon, Ani Wahyu Kumalasari saat dihubungi Liputan6.com mengaku baru mengetahui ada warganya yang belum mendapat bantuan.
"Ini nanti secepatnya biar dicek ke bawah," ucap Ani.
Pemerintah Kelurahan Jepon langsung bergerak dengan mendatangi kediaman Ngatini. Lurah Jepon, Suwarno mengatakan, Ngatini tidak terdata lantaran dianggap bukan warga Kelurahan Jepon.
"Ini KTP-nya masih Desa Tempellemahbang, nanti setelah ini akan kita cek ke desa tersebut apakah sudah dapat bantuan tidaknya di sana," kata Suwarno.
Wakil Bupati Blora, Arief Rohman saat hubungi berjanji akan memperhatikan janda atas nama Ngatini itu. Untuk melanjutkan informasi tersebut, kemudian pihaknya meminta tolong untuk di fotokan KTP maupun yang bersangkutan.
"Tidak asli situ tidak masalah, yang penting itu harus didata. Secepatnya biar dibantu Dinsos dan Baznas Blora," ucap Arief Rohman.
Reporter: Ahmad Adirin
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kisah Pilu Warga Serang Tinggal di Gubuk yang Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah
Pilu Maiyah Bertahan di Tengah Pandemi, Bantuan Tak Dapat, Buat Makan Harus Utang
Data Bappenas: Pengangguran Bertambah 4,22 Juta & Penduduk Miskin Naik 2 Juta
Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin
Kemelut Data Penduduk Miskin di Daerah