KKP dan Komisi IV DPR Temui Nelayan di Muncar
Rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta tim Komisi IV DPR RI menemui puluhan kelompok nelayan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (20/2). Dalam kunjungan tersebut, para nelayan diminta menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan aktivitas melaut.
Rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta tim Komisi IV DPR RI menemui puluhan kelompok nelayan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (20/2). Dalam kunjungan tersebut, para nelayan diminta menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan aktivitas melaut.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap, KKP Zulfikar Mochtar, Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Hasan Aminuddin bersama 13 rombongan komisi IV, dinas perikanan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Apa penghargaan yang diraih Banyuwangi? Diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
"Persoalan nelayan bisa disampaikan. Monggo apa yang jadi unek-unek, pikiran yang ingin disampaikan, silakan," kata Dirjen Perikanan Tangkap, KKP Zulfikar Mochtar kepada puluhan kelompok nelayan.
©2020 Merdeka.com
Zulfikar mengatakan, pesan yang disampaikan nelayan bakal menjadi masukan pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi bersama Komisi IV DPR RI, aspirasi nelayan tersebut diharapkan langsung memunculkan solusi kongkrit.
"Profesi nelayan sangat terhormat, dan harus didukung, pertama regulasi dipermudah dari nelayan kecil, sedang, seperti saat mengurus perizinan kapal. Kemudian akses permodalan, keterampilan, kerjasama dengan berbagai pihak. Aplagi di Muncar ini produksi perikanannya sangat kita andalkan," kata Zulfikar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Hasan Aminuddin menyampaikan, kondisi di Muncar membutuhkan perluasan jalan, membuat saluran drainase. Sementara mengenai dukungan penangkapan ikan, bila nelayan mengalami kesulitan akses rumpon, bisa menyampaikannya.
"Waktu saya lihat tadi, jalan perlu diperluas, bangun drainase. Silakan apa yang ingin disampaikan. Kunjungan kami spesifik ke Riau, Jambi, dan Jawa Timur. Kami menjemput aspirasi, kemudian melakukan pengawasan sejauh mana manfaat APBD dan APBN," katanya.
Sejumlah nelayan akhirnya menyampaikan berbagai persoalan untuk dibahas bersama. Salah satu nelayan Pantai Satelit Muncar, Andi berharap ada bantuan pembangunan penahan ombak break water agar perahu perahu yang bersandar bisa lebih awet.
"Nelayan di TPI satelit, mohon dibuatkan break water agar perahu kami semakin awet, karena selama ini yang biasa bisa dipakai 10 tahun, jadinya hanya 5 tahun karena sering terkena gelombang air laut saat berlabuh," kata Andi.
©2020 Merdeka.com
Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan akses pengurusan asuransi jiwa nelayan serta akses permodalan yang tepat.
Menjawab hal tersebut, Zulfikar meminta untuk persoalan break water agar nelayan melalui kelompok mengajukan permohonan secara formal terlebih dahulu
"Soal break water bisa diajukan secara formal, sebelum kita cek dan tindak lanjut di lapangan, apakah ada alternatif tempat lain, atau memang harus dipasang break water," kata Zulfikar.
Sementara itu, terkait akses permodalan hingga asuransi, pihaknya bakal membangun unit di kawasan Muncar sebagai pusat informasi dan pengurusan asuransi maupun permodalan.
"Secara konkret pada awal Maret 2020 akan bikin gerai asuransi, kerjasama dengan dinas, kami akan adakan sosialisasi, serta datangkan pihak perbankan untuk informasi KUR. Sebenarnya banyak program yang kami luncurkan tapi tidak dimanfaatkan, karena nelayan tidak tahu," ujarnya.
(mdk/hhw)