Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

berita kemendagri
Prabowo Kembali Tak Hadir Rapat dengan Komisi I DPR, Terungkap Ini Alasannya

Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Prabowo
Prabowo Kembali Tak Hadir Rapat dengan Komisi I DPR, Terungkap Ini Alasannya

Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Prabowo
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

RUU DKJ
Jelang Akhir Masa Jabatan, Menlu Retno Ucapkan Ini ke Komisi I DPR

Hal itu disampaikannya di penghujung rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menlu Retno LP Marsudi
Momen Prabowo Bicara Nasib Para Hakim Saat Audiensi dengan SHI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

DPR
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Puan Maharani
Rapat dengan Komisi I DPR RI, BIN Beberkan Kondisi Keamanan Negara Jelang Pilkada 2024

BIN diminta oleh Komisi I DPR RI untuk terus bekerja secara profesional.

Badan Intelijen Negara
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Presiden Prabowo Berkantor di IKN Nusantara Mulai 17 Agustus 2028

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.

IKN Nusantara
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Puan Maharani