'Korupsi Era Orde Baru Dilakukan Secara Besar dan Sistemik'
Aktivis reformasi itu menyebut, saat itu pemerintahan Soeharto dibantu dengan kekuatan militer. Akhirnya, aparat militer pada saat itu turut menikmati secara ilegal perekonomian Indonesia.
Pakar hukum asal Universitas Trisakti Abdul Fikhar Hadjar mengungkapkan korupsi pada rezim Soeharto dilakukan secara masif dengan memakai kekuatan sistem. Korupsi yang sistemik itu terjadi di semua lini politik, sosial dan ekonomi.
"Korupsi pada dalam itu dilakukan secara sistemik dilakukan sedemikian rupa, melalui peraturan Undang-Undang, Keputusan Presiden tentang tata niaga. Itu sebenarnya korupsi, namun diselimuti dengan aturan," kata Fikhar saat diskusi 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto' di markas Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (6/12).
-
Bagaimana cara Soeharto memilih wakil presiden di era Orde Baru? Menurut Soeharto, tim ini yang akan memberikan penilaian akhir dari nama-nama yang muncul untuk menjadi wakil presiden Soeharto."Saya tidak sendiri memilih wakil presiden," kata Soeharto.
-
Kapan Soeharto mendapat gelar Jenderal Besar? Presiden Soeharto mendapat anugerah jenderal bintang lima menjelang HUT Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-52, tanggal 5 Oktober 1997.
-
Siapa yang berencana meracuni Soeharto? Rupanya tamu wanita yang tidak kami undang itu berencana meracuni kami sekaluarga," kata Soeharto.
-
Kapan Soeharto ditugaskan ke Markas Besar Angkatan Darat di Bandung? Menjelang Perang Pasifik pecah, Sersan Soeharto ditugaskan ke Markas Besar Angkatan Darat di Bandung sebagai pasukan cadangan.
-
Siapa yang mengenalkan Soeharto kepada Siti Hartinah? Rupanya mereka sudah punya calon. Wanita itu adalah Siti Hartinah. Teman sekelas adik Soeharto, saat sekolah di Wonogiri.
-
Kapan Presiden Soeharto biasanya berangkat ke kantor? Pak Harto Terbiasa Berangkat ke Kantor Jam 09.00 Atau Jam 10.00 WIB Pagi harinya dia akan bekerja di Jl Cendana, seperti memanggil menteri atau memeriksa laporan dari para pejabat.
Dia menjelaskan, korupsi secara struktural tersebut juga dilakukan pada ranah penegak hukum. "Korupsi ini juga bukan hanya di yudikatif tapi juga penegak hukum, itu karena tersandra oleh regenerasi korupsi," jelasnya.
Fikhar menambahkan, akibat rezim penguasa saat itu, penegak hukum ikut kongkalikong. Aparat militer pada rezim orde baru juga tak memiliki taring karena mengawal proyek yang bergulir di pemerintahan.
"Itu akibat penyanderaan penegak hukum," tuturnya.
Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menuturkan, perbuatan korupsi pada era orde baru melekat di lingkungan pejabat tinggi negara. Sehingga menjadi sulit menuntaskan perilaku korupsi pada rezim Soeharto.
"Korupsi yang tingkat tinggi melibatkan aparatur keamanan negara, petinggi negara, sehingga susah di pecahkan," ucap Usman.
Aktivis reformasi itu menyebut, saat itu pemerintahan Soeharto dibantu dengan kekuatan militer. Akhirnya, aparat militer pada saat itu turut menikmati secara ilegal perekonomian Indonesia.
"Itu memperlihatkan setidaknya anggaran militer pada saat itu karena tidak ditanggung negara," ujarnya.
Maka dari itu, kata Usman, bila penyelesaian korupsi era orde baru dapat dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Internasional bila tidak sanggup diselesaikan oleh pengadilan Tipikor nasional.
"Pengadilan korupsi internasional dapat menyelesaikan," tandas Usman.
(mdk/fik)