KPK diminta tak tebang pilih usut kasus e-KTP
KPK diminta tak tebang pilih usut kasus e-KTP. Sejumlah pegiat anti korupsi di Makassar turun ke jalan, Kamis (14/3) sore. Mereka menggelar demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuktikan bisa mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP.
Sejumlah pegiat anti korupsi di Makassar turun ke jalan, Kamis (14/3) sore. Mereka menggelar demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuktikan bisa mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP dan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan rencana revisi UU KPK.
Aksi berlangsung di pinggir Jalan AP Pettarani, tidak diwarnai dengan orasi sebagaimana aksi-aksi lainnya. Mereka hanya diam dengan pamflet di tangan antara lain bertuliskan 'uji nyali KPK, tangkap mafia e-KTP, rakyat bersamamu'.
Dalam aksinya mereka juga memasang alat peraga demo lainnya berupa spanduk besar bergambar para anggota DPR yang disebut-sebut pelaku korupsi berjamaah itu termasuk tiga legislator asal Sulsel.
Selain itu, mereka juga membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap yang memuat catatan perjalanan pengusutan mega korupsi proyek e-KTP, berikut tuntutan para pegiat anti korupsi ini.
Wiwin Suwandi, direktur riset dan data Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel yang turut unjuk rasa mengatakan, aksi ini sengaja digelar untuk memberikan, mengirimkan semangat kepada KPK sebagai bentuk dukungan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Menurut Wiwin, tantangan KPK dalam pengusutan kasus dugaan mega korupsi ini cukup keras karena cukup banyak yang diduga terlibat dan dari berbagai elemen seperti politisi dan penyelenggara negara seperti para politisi yang ada di senayan yang berjamaah mendesain dari awal kasus ini mulai dari tahapan pengusulan anggaran, pembahasan hingga penyetujuan di badan anggaran DPR.
"Dugaan kasus korupsi berjamaah ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak administrasi warga negara lantaran kasus itu banyak warga yang dirugikan, mereka terkendala dalam pengurusan sejumlah jenis administrasi karena tidak memiliki e-KTP," kata Wiwin Suwandi.
Wiwin juga meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan rencana revisi UU KPK karena itu bukan lagi langkah untuk melemahkan tapi sudah merupakan langkah untuk mematikan KPK. Kelak jika itu benar terjadi maka di masa mendatang KPK benar-benar hanya akan menjadi singa tanpa taring.
"Politisi atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu tentu tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan melakukan serangan, move-move politik oleh KPK harus bertahan dan mewaspadai sejumlah politisi seperti Fahri hamzah, Fadli Zon. Mereka ini mulai bergerak mainkan opini di media untuk sudutkan KPK," kata Wiwin Suwandi.
Baca juga:
KPK masih rahasiakan kasus korupsi yang lebih besar dibanding e-KTP
Chairuman Harahap akui dikenalkan Andi Narogong oleh Setya Novanto
Boyamin klaim punya foto pertemuan Setnov & terdakwa korupsi e-KTP
Gamawan dan Chairuman saling tuding soal tambahan anggaran e-KTP
Rapat bareng Ical, Setya Novanto didemo mundur
Sidang e-KTP, Sekjen Kemendagri ngaku terima USD 500.000 dari Irman
Dianggap bohong soal kasus e-KTP, Setnov dilaporkan ke MKD
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.