KPK Hargai MAKI Praperadilankan SP3 Kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih
Menurut Ali, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI dari awal sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menghargai upaya praperadilan diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN) dalam perkara BLBI-BDNI.
"KPK menghargai upaya praperadilan yang diajukan masyarakat (MAKI) dan berharap ada terobosan hukum baru," kata Ali keterangan tertulis diterima, Senin (3/5).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Menurut Ali, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI dari awal sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta. Ali juga memastikan pihaknya akan mengikuti proses praperadilan itu dan tetap berkomitmen melakukan kerja yang terbaik sesuai aturan hukum berlaku.
"Walaupun sudah diatur dalam UU, KPK tak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan," jelas Ali.
Ali menambahkan, saat ini KPK fokus melanjutkan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan perkara yang lain. Termasuk, beberapa perkara yang telah dibuktikan di persidangan dan saat ini sedang dilakukan penyidikan pengembangan terhadap perkara para tersangkanya yang masih berstatus masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
"SP3 bukan karena KPK sulit menangkap (pelaku), melainkan karena sudah ada putusan MA yang menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatan, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana," Ali menandasi.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bertemu Pimpinan KPK, Mahfud MD Minta Data Kasus BLBI
Kemenkeu: Kita akan Kejar Aset Kasus BLBI Sampai ke Luar Negeri
Pemerintah akan Tagih Dana BLBI Rp110 Triliun ke 22 Obligor
LBH Yusuf Ajukan Gugatan Praperadilan SP3 Kasus BLBI ke PN Jakarta Selatan
Polri Siap Dukung Satgas agar Pemulihan Hak Tagih Kasus BLBI Lebih Cepat
Menkum HAM: Satgas BLBI Segera Susun Skala Prioritas Penagihan Aset Negara