LIPI Nilai Perlu Sistem Birokrasi dan Anggaran untuk Pencegahan Karhutla
Ia menuturkan sistem birokrasi dan penganggaran selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek penanganan atau pemadaman karhutla.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan perlunya sistem birokrasi dan sistem penganggaran lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Karena selama ini sistem birokrasi banyak menyekat koordinasi dan kolaborasi. Sementara itu, sistem penganggaran cukup 'kaku' dan lebih banyak diarahkan untuk penanganan atau pemadaman karhutla," kata dia dilansir Antara di Jakarta, Kamis (25/2).
-
Kapan kebakaran hutan terjadi? Sebelumnya AR diburu polisi karena diduga membakar hutan milik Perhutani pada 21 Oktober lalu.
-
Di mana letak Hutan Punti Kayu? Letaknya berada di tengah Kota Palembang tepatnya Jalan Kol. H. Burlian km 6,5.
-
Di mana kebakaran hutan tersebut terjadi? Ia diduga membakar area hutan milik Perhutani seluas 5 hektare, setengah dari total luas hutan tersebut, yaitu 10 hektare.
-
Kapan Hutan Pinus Pengger buka? Hutan Pinus Pengger buka setiap hari mulai pukul 07.00 pagi hingga 17.00 sore.
-
Kapan Hari Hutan Indonesia dideklarasikan? Kemudian, tahun 2020, bersama 140 lebih kolaborator dari berbagai lintas organisasi, dideklarasikan 7 Agustus sebagai peringatan Hari Hutan Indonesia.
-
Bagaimana hutan awan terbentuk? Ketika udara tersebut naik dan mendingin, awan terbentuk saat bertemu dengan lereng gunung yang tinggi. Melalui fenomena ini, awan menyaring melalui tajuk pepohonan di mana uap air pada daun atau jarum pohon bergabung menjadi tetesan yang lebih besar.
Ia menuturkan sistem birokrasi dan penganggaran selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek penanganan atau pemadaman karhutla.
Hal itu, kata dia, berarti jika terjadi karhutla, berbagai pihak lebih mudah turun tangan dengan mengeluarkan berbagai sumber daya, termasuk anggaran untuk memadamkan kebakaran dibandingkan dengan untuk pencegahan.
Padahal, pencegahan karhutla seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mempunyai peran signifikan untuk memutus rantai bencana karhutla dalam jangka panjang.
Untuk itu, baik sistem birokrasi maupun sistem penganggaran negara harus lebih condong kepada upaya pencegahan karhutla yang harus menjadi prioritas ke depan, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian karhutla.
"Pencegahan harus diprioritaskan, jangan terlambat. Di negara besar pun ada kejadian kebakaran yang besar, sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran. Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat," kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, Jakarta, Senin (21/2).
Baca juga:
Suhu Udara Meningkat Masuki Musim Kemarau, BBMKG Sumut Peringatkan Potensi Karhutla
Jokowi Perintahkan Deteksi Dini Karhutla, Riau Andalkan Dashboard Lancang Kuning
Total 248 Ha Lahan Terbakar di Riau sejak Awal Tahun
Jokowi Minta Semua Pihak Waspada Usai Terima Laporan 137 Karhutla Awal 2021
Jokowi Ingatkan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Manfaatkan Teknologi