Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
- Pengembangan SDM Jadi Kunci Wujudkan GovTech Indonesia yang Diluncurkan Presiden Jokowi
- Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri
- Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
- Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) mulai tahun ini agar tidak membuat aplikasi dan platform baru.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sekaligus meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Jokowi Ungkap Banyak Aplikasi Tak Terintegrasi
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Hal itu menyebabkan, aplikasi tidak terintegrasi dan bahkan banyak tumpang-tindih.
"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yanhg baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," kata Jokowi.
Total Anggaran Aplikasi
Jokowi mengungkapkan, ada anggaran sebesar Rp6,2 triliun yang dipakai hanya untuk membuat aplikasi baru. Di setiap kementerian bahkan terdapat 500 aplikasi.
"Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. bayangkan karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.
Jokowi Dorong Semua Pihak Perkuat Daya Saing Indonesia Secara Digital
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digital public infrastructure.
"Kita semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi Ingatkan Kementerian hingga Pemda Tidak Lagi Bikin Aplikasi
Jokowi juga berpesan kepada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data.
"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," kata Jokowi.