Menag Yaqut Tantang Pansus DPR Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Konspirasi Penyelenggaraan Haji 2024
Menag Yaqut mempersilakan DPR membuka hasil penyelidikan dugaan konspirasi pemberangkatan jemaah haji 2024.
Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan konspirasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Hal ini disampaikan Yaqut dalam menanggapi adanya temuan Pansus Haji terhadap keberangkatan sebanyak 3.503 haji khusus yang diterbangkan tanpa masa tunggu pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
- Menag Yaqut Kembali Mangkir Panggilan Pansus Angket Haji, PKB: Bentuk Pelecehan Terhadap DPR
- DPR Ungkap Penyebab Pansus Angket Haji Akhirnya Dibentuk, Kemenag Diduga Tutupi Masalah Ini
- DPR Bentuk Pansus Angket Haji, Menag Yaqut: Semua Proses Akan Kita Laporkan
- Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024
"Itu sudah menjadi materi, biar nanti Pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak, itu bukan ranah kita. Kalau Pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).
Gus Men, sapaan akrabnya, menyatakan pihaknya akan terbuka terhadap publik. Dia ingin membuka dan menjelaskan secara gamblang tidak hanya kepada Pansus Haji, namun juga masyarakat luas tentang apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
"Penjelasan yang kami berikan itu juga menjadi konsumsi publik. Dari awal saya bilang, kita semua ini berharap agar proses di Pansus ini berjalan secara objektif, adil begitu ya, sehingga kami juga bisa menerangkan kepada publik begitu," ujarnya, dikutip dari Antara.
Siap Ditindak Jika Terbukti Terlibat
Gus Men menegaskan, pihaknya tidak ada yang bermain-main soal haji. Baik dari tingkat menteri hingga staf atau perangkat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami di Kementerian Agama, Pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh," tegas dia.
Gus Men juga menegaskan, tidak ada maksud menunda-nunda memenuhi panggilan Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR RI dalam rangka evaluasi penyelenggaraan haji 2024.
"Kok menunda-nunda (memenuhi panggilan) itu pernyataan dari mana. Ya tolong tanyakan Pak Marwan, Pak Marwan yang ngomong kok tanya ke saya. Tanya ke Pak Marwan benar enggak Kemenag menunda-nunda," ucapnya.
Gus Men juga mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima surat apapun terkait pemanggilannya untuk hadir langsung ke DPR. Namun demikian, dia juga menegaskan ketiadaan surat panggilan tersebut bukan menjadi alasan ketidakhadirannya dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Haji 2024 DPR RI Marwan Dasopang menyebutkan sebanyak 3.503 calon haji khusus tanpa masa tunggu diberangkatkan pada musim haji 2024.
"Ada orang yang 0 tahun (tanpa menunggu) berangkat. Banyak loh, 3.503 pendaftar pada 2024, berangkat pada 2024," katanya, Rabu (4/9).
Menurut dia, hal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan, karena masih banyak calon haji khusus lainnya dengan masa tunggu lebih lama, seperti tujuh tahun, tetapi tidak diberangkatkan oleh Kementerian Agama.
"Ini kan aspek keadilan, ada orang sudah menunggu 7 tahun pada haji khusus, ada orang yang menunggu 25 tahun pada haji reguler. Rata-rata loh, ada beberapa tempat yang (masa tunggu) 48 tahun, nah tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat," tutur Marwan.