Mencari Jalan Keluar Konsep Ideal Program Makan Siang Gratis

Kontroversi wacana penggunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk keperluan program makan siang gratis semakin memuncak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto mengkonfirmasi bahwa rencana anggaran program makan siang gratis akan berasal dari dana BOS.

"Rencana nanti kita formulasikan (dana BOS), kalau simulasinya (makan siang gratis) sudah banyak," ujar Airlangga kepada wartawan di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (29/2) lalu.

Pernyataan Airlangga langsung memperoleh tanggapan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai pihak yang berurusan dengan dana bantuan operasional pendidikan itu.

"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," terang Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dikutip dari Antara, Minggu (3/2).

Pengamat kebijakan publik, Lisman Manurung berpendapat bahwa kucuran dana program makan siang gratis dari dana BOS tidak masalah.

"BOS atau tidak BOS kan tetap anggaran pemerintah, nah sekarang itu dipersoalkan karena dana sekolah, kalau dana sekolahnya dibesarkan kan tidak masalah," ujarnya dalam pembicaraan bersama Merdeka.com, Jumat (8/3).

Lisman melanjutkan bahwa dia merasa masyarakat terlalu fokus pada program makan siang gratis tanpa menjangkau hal-hal substantif yang harusnya dikawal bersama, seperti kolaborasi usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap penolakan P2G perihal penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis, Lisman menjawab hal itu sudah dipolitisasi.

"Politisasi di kita ini sangat kelewatan, dan saya sangat tidak setuju. Akademik ya akademik aja," tuturnya.

Lisman menjelaskan bahwa program makan siang gratis memiliki peran juga dalam dunia pendidikan, karena berpengaruh langsung pada kinerja anak dalam menempuh pendidikan.

"Program makan siang gratis itu juga bukan untuk orang tua yang enggak bisa nyari makan untuk anaknya, tapi juga untuk suami-istri yang kerja," tukasnya.

Namun Lisman berpesan bahwa pemerintah tetap harus menciptakan program yang membuat komunitas terlibat, dalam artian pemerintah juga ikut menyertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Lisman juga menyebutkan kritik keterlaluan mengenai program besutan Prabowo-Gibran itu justru membuat masyarakat lengah atas kebijakan yang harusnya dikawal.

"Jangan-jangan gara-gara ketidaksetujuan dua paslon lain terhadap program itu, programnya dihindari oleh orang-orang yang justru membutuhkan itu," katanya.

Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu menilai bahwa program makan siang gratis juga terikat dengan kebijakan lain. Misalnya, ia menyebutkan tentang sistem transportasi yang belum ideal sehingga menyebabkan banyak anak-anak telat makan dan tidak sempat makan siang.

Reporter magang: Alma Dhyan Kinansih

"Mereka (orang tua) jadi bisa bekerja dengan leluasa ya, anaknya enggak usah dipikirin lagi karena makan siang sudah ada. Ini akan membuat perubahan besar pada sistem pendidikan kita," pungkasnya.

Lisman kemudian membandingkan program ini dengan program yang ada di luar negeri seperti Amerika Serikat yang juga memiliki program serupa.