Mendagri Minta KPU Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020
Adanya kegiatan pertemuan yang semula dianggarkan, kini bisa dialihkan. Pasalnya pertemuan saat ini dilakukan secara virtual. Sehingga, dia menilai, anggaran dapat dialihkan untuk keperluan lain.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk merasionalisasi alias menghemat anggaran Pilkada 2020.
"Kita meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan rasionalisasi. Karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja dan anggaran KPUD masing-masing itu ada yang dilaksanakan," katanya dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Adanya kegiatan pertemuan yang semula dianggarkan, kini bisa dialihkan. Pasalnya pertemuan saat ini dilakukan secara virtual. Sehingga, dia menilai, anggaran dapat dialihkan untuk keperluan lain.
"Contoh verifikasi calon perorangan yang semua sudah dianggarkan dalam pos KPUD, namun dalam kenyataan tidak semua daerah terdapat calon perorangan. Artinya ada pos yang tidak terpakai. Kemudian dengan adanya protokol pembatasan dalam jumlah besar maka kegiatan-kegiatan yang masih seperti bimbingan teknis itu diubah menjadi kegiatan virtual," jelasnya.
Tito mengungkapkan, adanya rasionalisasi anggaran di pos tertentu dapat digunakan untuk pembelian APD.
"Ini salah satu contoh pos yang bisa disederhanakan dan dananya bisa dialihkan untuk penambahan perlengkapan proteksi penyelenggara maupun pemilih," tegasnya.
Diketahui, Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN.
"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp1,02 triliun," katanya.
Rincian Rp1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp76,36 miliar, pengamanan Rp35,78 miliar.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
204 Daerah Butuh Tambahan Anggaran Pilkada Rp1,02 T saat Pandemi Covid-19
Mendagri Sebut 76 Daerah Tak Perlu Tambahan APBN & APBD buat Gelar Pilkada
Pengunduran Diri Purnomo di Pilkada Solo Ditolak, Gibran Serahkan ke DPC PDIP
Mahfud MD Yakin Ada Kepala Daerah Minta Pilkada Serentak Ditunda
Nasib Pilkada 2020 Ditentukan Siang Ini