Mendagri tak sepakat ada ditjen baru khusus tangani desa

Tjahjo belum tahu mekanisme pengelolaan desa dibagi dua di dua kementerian, Kemendagri dan Kementerian Desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan tidak sepakat jika harus dibentuk direktorat jenderal (ditjen) baru yang khusus mengelola desa. Dia menilai hal ini sebagai pemborosan.

"Saya secara pribadi saya tidak setuju penambahan struktur, nambah pegawai, gedung baru, alat. Pemborosan lagi," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (16/1).

Tjahjo mengaku belum memiliki pandangan terkait bagaimana mekanisme pengelolaan desa dijalankan setelah ada pembagian wewenang antara Kemendagri dengan Kementerian Desa. Dia berharap desa dikelola pemerintah melalui stuktur kelembagaan yang sudah ada.

"Kan manajemennya kecil, efektif, dan efisien," kata dia.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Presiden. Dia kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan soal desa kepada presiden dan akan menaatinya. "Harus itu," katanya.

Lebih lanjut, Tjahjo menerangkan terkait keberadaan isu dana desa yang diperebutkan oleh dua kementerian, hal itu sudah disampaikan ke presiden. Saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan dari Istana.

Baca juga:
DPRD Bogor jengkel Kemendagri tak perbaiki SK pemecatan Rahmat Yasin
Tjahjo Kumolo curhat ke DPR soal rebutan dana desa Rp 20 triliun
Sambangi DPR, Tjahjo Kumolo bahas evaluasi e-KTP & penataan daerah
Mendagri nilai MA lembaga paling tepat tangani sengketa pilkada
Mendagri klarifikasi sikap MA hindari tangani sengketa Pilkada
Mendagri: Dana PNPM Rp 1 T tunggu pengelola baru
Kemendagri nyatakan program e-KTP sudah kembali berjalan