Menghidupkan kembali GBHN dinilai bakal sulit karena butuh kesepakatan partai
Mahfud menyebut bakal butuh proses panjang untuk mengamandemen hal tersebut. Partai-partai bakal sibuk mengkomunikasikan dengan berbagai kalangan. Semuanya itu akan bermuara pada keputusan di MPR yang tengah menggodok hal ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyebut bakal sulit jika ingin menghidupkan kembali garis-garis haluan besar negara (GBHN). Sebab, dia prediksi bakal mandek saat pembahasan. Terjadinya kesepakatan antar partai dinilai akan sulit jika mengamandemen kembali UUD 45.
Sebelumnya, Megawati menyinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam orasi ilmiah pengukuhan gelar honoris causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Mega arah jalannya pemerintahan harus sesuai dengan cetak biru yaitu garis haluan. Agar pembangunan terjadi tidak maju mundur.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Apa yang dikabarkan oleh Bahlil Lahadalia terkait pengunduran diri Mahfud MD? Bahlil pun meminta agar seluruh pihak menunggu informasi resmi dari Mahfud apakah benar akan mengundurkan diri atau tidak. "Jadi tunggu saja ya, kalau memang itu benar baru saya kasih tanggapan,"
-
Siapa yang menanyakan kepada Mahfud MD tentang sikapnya? Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Maria Simbolon.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Dimana Mahfud MD bertemu Gubernur Rusdy Mastura? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menerima Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Kantor Menko Polhukam RI, Selasa (22/8).
"Kalau MPR mengubah UUD harus kesepakatan partai kan gitu. Kalau partai gak sepakat kan susah," ucap Mahfud kepada wartawan di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).
Mahfud menyebut bakal butuh proses panjang untuk mengamandemen hal tersebut. Partai-partai bakal sibuk mengkomunikasikan dengan berbagai kalangan. Semuanya itu akan bermuara pada keputusan di MPR yang bertugas menggodok hal ini.
"MPR bicara dengan berbagai kalangan, partai juga berbicara dengan berbagai kalangan toh nanti akan bermuara ke MPR putusannya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy sepakat dengan usulan Megawati. Partai pendukung pemerintah ini setuju agar GBHN dihidupkan kembali. Menurut dia sejak diamandemen, tak ada lagi kontrak politik pemerintah dengan bangsa. Hal itu diperlukan untuk menyatukan satu visi yang sama untuk pembangunan bangsa.
"Karena itu PPP memberikan dukungan sepenuhnya kalau kemudian GBHN ini dimunculkan kembali dijadikan sebagai sebuah kesepakatan besar atau kontrak sosial baru bangsa indonesia sehingga presiden secara garis besarnya hanya menjalankan keinginan bangsa Indonesia itu ya," kata dia dalam kesempatan yang sama.
Baca juga:
Disinggung Megawati soal GBHN, Ketua MPR akui ada pembahasan namun mandek
Ketua MPR sebut Jokowi setuju GBHN dihidupkan kembali
Mega tegaskan hidupkan GBHN bukan untuk PDIP, tapi bangsa & negara
DPD dukung GBHN diaktifkan kembali
Fadli dukung GBHN dihidupkan lagi, tapi prosesnya tidak mudah
Bukan era Soekarno atau Soeharto, GBHN sulit untuk dihidupkan lagi
Cegah negara goyah, MPR ingin GBHN dihidupkan kembali