Menkes Diminta Fasilitasi Mediasi Peneliti Vaksin Nusantara dengan BPOM
Saleh menilai, Menteri Kesehatan seharusnya berkepentingan dengan ketersediaan vaksin. Apalagi dengan situasi sedang terjadi embargo vaksin. Sehingga diharapkan Menkes melihat pengadaan vaksin Nusantara ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menilai sebaiknya Menteri Kesehatan Budi G Sadikin mediasi antara peneliti vaksin Nusantara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mediasi diperlukan agar kedua pihak bisa mengurai masalah yang ada.
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (19/4).
-
Siapa Pak Sadimin? Di Desa Gempol hiduplah seorang saksi sejarah yang diperkirakan sudah berusia 105 tahun bernama Pak Sadimin.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang menjenguk Budiono? Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekandar, menjenguk dan memberi bantuan sembako serta kasur untuk Budiono.
-
Apa penghargaan yang didapatkan Sido Muncul dari BPOM? Apresiasi itu di berikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk apresiasi bagi industri obat tradisional dan industri bahan alam yang telah berkomitmen dalam menjamin mutu bahan baku ekstrak bahan alam dari hulu ke hilir.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi ALB Kadin? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
Saleh menilai, Menteri Kesehatan seharusnya berkepentingan dengan ketersediaan vaksin. Apalagi dengan situasi sedang terjadi embargo vaksin. Sehingga diharapkan Menkes melihat pengadaan vaksin Nusantara ini. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini pun meminta Menkes tidak mempersulit penelitian vaksin Nusantara.
"Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," kata Saleh.
Dia pun mendesak aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin Nusantara dihentikan. Pengadaan vaksin bukan Pilkada atau Pileg. Semuanya harus diukur melalui kebenaran akademik.
"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh.
Baca juga:
Bukan Pemilu, PAN Minta Hentikan Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara
Presiden Jokowi Diminta Tengahi Kisruh Vaksin Nusantara Vs BPOM
Kontroversi Vaksin Nusantara, Goenawan Mohamad Hingga Ade Armando Dukung BPOM
IDI Minta Vaksin Nusantara Utamakan Prosedur Tidak Hanya Niat Nasionalisme
Komisi IX DPR Sebut Vaksin Nusantara Digagas untuk Menjawab Keinginan Jokowi
Wakil Ketua Komisi IX Nilai BPOM Persulit Proses Legalitas Vaksin Nusantara