Menkum HAM sebut usulan revisi UU KPK dari DPR

DPR mengusulkan 2 revisi Undang-Undang, yaitu revisi Undang-Undang KPK dan Pengampunan Pajak (tax amnesty).

2015-10-09 14:12:58

Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly hari ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden. Yasonna menegaskan, usulan revisi UU KPK diajukan oleh DPR dan bukan dari pemerintah.

"Ini usul DPR, ada 2 yang diusulkan, tapi kan belum jalan, masih wacana," kata Yasonna di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (9/10).

Menteri asal PDIP itu menambahkan, DPR mengusulkan 2 revisi Undang-Undang, yaitu revisi Undang-Undang KPK dan Pengampunan Pajak (tax amnesty). Dia berkilah belum melihat substansi usulan tersebut. Bahkan, Yasonna mengaku baru mendengarkan usulan revisi UU tersebut dari media.

"Kita belum dapat ininya, kita cuma dengar dari kalian. Formalnya belum barangnya seperti apa. Yang pasti, kalau sifatnya revisi UU KPK itu enggak mungkin lemahkan. Kalau melemahkan enggak mungkin lah, kalau memperbaiki boleh, yang kurang dibenahi," jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar revisi UU KPK masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015. Fraksi yang paling getol untuk melakukan revisi UU KPK adalah PDIP.

Namun demikian, usulan revisi UU KPK disebutkan bukan berasal dari DPR. Tetapi diusulkan dari pemerintah dengan ditandai kop dan logo pemerintah atau presiden.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/ren)

Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming 1 tahun yang lalu

Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK 1 tahun yang lalu

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 1 tahun yang lalu

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 1 tahun yang lalu

DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Polri 1 tahun yang lalu

Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini

Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik

Guntur Hamzah 1 tahun yang lalu

UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

UMKM 1 tahun yang lalu

Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

UU Pilkada 1 tahun yang lalu

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar 1 tahun yang lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.

MKMK 1 tahun yang lalu

Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

pkpu pilkada 2024 1 tahun yang lalu

Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Kawal Putusan MK 1 tahun yang lalu