Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Sebut Banyak WNI Tertarik Bekerja di Luar Negeri Secara Ilegal Karena Kepepet

Menteri PPMI menemui enam wanita calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan keberangkatannya untuk dipekerjakan secara ilegal ke Irak.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menemui enam wanita calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan keberangkatannya untuk dipekerjakan secara ilegal ke Irak.

Sebelumnya enam CPMI tersebut berada di penampungan di wilayah Jakarta Selatan selama empat bulan. Selama itu mereka tidak mendapatkan kepastian hingga akhirnya hendak diberangkatkan ke Irak melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam pertemuan itu, Karding menyebutkan jika sebagian korban penempatan kerja ilegal ke luar negeri ini memahami prosedur penempatan pekerja ke luar negeri secara resmi. Meski memahami hal tersebut, para korban mengaku kepepet hingga bersedia mengikuti ajakan sponsor atau calo pemberi kerja.

“Mereka calon PMI non-prosedural ke Irak, jadi jumlah mereka ada enam orang dari seluruh Indonesia, NTT, NTB, Purwakarta, Sulawesi Selatan dan Ciamis. Ini kita lakukan karena kita menyadari pasti hal yang sama banyak terjadi, jadi banyak calon PMI kita yang berangkat dengan modus tertentu misalnya pakai visa umrah, wisata dan lain-lain,” jelas Karding di selter BP3MI Provinsi Banten, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Karding, meski para CPMI menyadari sponsor menawarkan bekerja di luar negeri secara non prosedural, namun nyatanya para CPMI tetap nekat.

“Tadi saya wawancarai mereka, karena terdesak ingin bekerja kemudian dia sadar sebagian menyadari ini ilegal, tapi tetap dilakukan dan ilegal itu resikonya tinggi, saya sudah minta tim reaksi cepat kami, UPT dan kepolisian harus ditelusuri semua jaringan itu dan saya telah menyampaikan ke Kapolri supaya di-backup serius,” tegasnya.

Menurut Karding, pekerjaan terbesar lainnya juga adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat luas agar lebih memahami bagaimana prosedur penempatan bekerja di luar negeri secara legal.

“Edukasi ke masyarakat terutama di desa harus kita lakukan bersama. Butuh kerjasama banyak pihak, terutama syarat utama seseorang bisa berangkat secara prosedural, harus ada izin keluarga, surat BPJS, kompetensi, harus melihat membaca ada kerjasama penempatan dan kontrak, jadi kita harus edukasi masyarakat karena saya yakin kejadian ini bukan ini saja,” paparnya.