Minta anggaran dinaikkan, kinerja Kejagung dikritik anggota DPR
Kejagung diminta tak menyamaratakan biaya penanganan perkara di setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kinerja kejaksaan belum menunjukkan adanya perbaikan terutama masalah penanganan perkara di setiap daerah. Sehingga anggaran yang diminta kejaksaan untuk ditingkatkan belum dapat terpenuhi.
"Dari kejaksaan yang belum kelihatan bagaimana memainkan penyiapan anggaran dengan upaya perbaikan akuntabilitas kinerja. Kan rapor Kejagung masih 50,2. Itu (prestasi) yang belum kelihatan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Sekjen PPP itu meminta Kejagung tak boleh menyamaratakan biaya penanganan perkara di setiap Kejaksaan Tinggi (Kejati) ataupun Kejaksaan Negeri (Kejari).
"Basis alokasi biaya penanganan perkara harus diubah. Tidak sekedar kejaksaan negeri yang ada Pengadilan Negeri (PN) dan tidak ada PN tapi liat luas wilayah tingkat kesulitan," jelas dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengingatkan para anggota Komisi III untuk mengkritisi pemaparan anggaran instansi Kejaksaan oleh Jaksa Agung Prasetyo.
"Kadang di kita, komisi, tidak terlalu perlu dengan angka-angka ini. Namun, belakangan kita harus tahu angka-angka yang diajukan ini. Kita harus buat jelas hal-hal yang tidak jelas," ungkapnya.
Politikus Partai Demokrat itu mewanti-wanti rekan-rekannya agar jangan hanya menyetujui angka yang diajukan tanpa tahu maksud dan peruntukan angka itu, hingga akhirnya berurusan dengan penegak hukum seperti KPK.
"Jangan sampai nanti, pimpinan justru dipanggil penegak hukum soal persetujuan angka yang diajukan tanpa diketahui apa saja peruntukannya," tegas Benny.
"Kalau kita setuju (anggaran ini), kita harus tahu angka-angka pengajuannya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, dipanggil KPK. Makannya ini kita perlu melakukan penggiliran (pendalaman materi) berdasarkan fraksi-fraksi saja," tutup Benny.
Baca juga:
Gandeng Kemen PU-Pera, Kejagung bangun Rusunawa untuk pegawainya
Hari pertama puasa rapat Komisi III & Kejaksaan Agung tak kuorum
Kembangkan kasus Bansos Sumsel, Kejagung bidik Alex Noerdin?
-
Apa yang dikembalikan Achsanul Qosasi ke Kejagung? “Telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp40 miliar,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa yang mengapresiasi langkah Jaksa Agung? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana letak Pura Agung Kertajaya? Mengutip laman Pemkot Tangerang, Pura Agung Kertajaya sudah berdiri sejak 1989 di Jalan KS Tubun nomor 108, Koang Jaya.
-
Dampak apa yang ditimbulkan oleh hujan disertai angin kencang di Jogja? Hujan dan angin kencang yang terjadi pada Kamis (4/1) menyebabkan kanopi drop zone di sisi selatan Stasiun Yogyakarta roboh. Akibatnya lima unit mobil tertimpa kanopi itu dan mengalami kerusakan ringan.