Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendy untuk Kelola Tambang, Ini Penjelasan Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya menyusun tim yang ditugaskan mengelola pertambangan. Ketua tim ini adalah Muhadjir Effendy.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk ikut mengelola pertambangan. Kepastian Muhammadiyah ikut dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia ini diumumkan di Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Minggu (28/7).
- Tak Lagi Jadi Menteri, Muhadjir Effendy Dapat Tugas Khusus Ini dari Prabowo
- Muhadjir Tegaskan Alokasi Dana Pendidikan Bukan Untuk Kedinasan
- Batalkan Kunker ke Mesir, Menko Muhadjir Pastikan Hadiri Undangan MK
- Haedar Nashir Bicara ’Serangan Fajar’ Jelang Pencoblosan: Hentikan Jika Ingin Jadi Bangsa Besar
Usai memutuskan menerima tawaran pemerintah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya menyusun tim yang ditugaskan mengelola pertambangan. Ketua tim ini adalah Muhadjir Effendy.
Haedar membeberkan dipilihnya Muhadjir ini bukan karena sosoknya saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Bisnis dan Ekonomi Halal.
"Prof Muhadjir sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis Ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini," kata Haedar.
Sosok Muhadjir dinilai Haedar sebagai sosok ideal untuk memimpin tim tersebut. Haedar berharap tim yang dibentuk Muhammadiyah ini bisa bekerja maksimal untuk menjadi pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan juga ramah lingkungan.
Muhadjir nantinya akan ditemani oleh beberapa tokoh Muhammadiyah lainnya dalam tim tersebut. Dalam tim ini ada nama Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris Tim.
Sedangkan untuk anggota tim terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan M. Azrul Tanjung.
Diketahui, Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran izin Kelola tambang dari pemerintah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muhammadiyah mencermati dengan seksama terkait tawaran pemerintah tentang izin pengelolaan tambang yang diberikan pada ormas keagamaan termasuk Muhammadiyah. Termasuk pula memantau bagaimana pro kontra pemberian izin pengelolaan tambang ini di media, media sosial maupun diskusi di ruang publik.
Haedar menerangkan sesuai dengan karakteristik Muhammadiyah ketika ada tawaran resmi dari pemerintah, tidak serta merta menerima maupun menolak tawaran tersebut.
Muhammadiyah, lanjut Haedar selalu melakukan kajian-kajian sesuai dengan ilmu yang diajarkan Islam maupun berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah.
"Selama 2 bulan memang mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek dan kelompok yang kontra yang tidak setuju tapi punya argumen masalah lingkungan, masalah nasib masyarakat setempat, masalah pengelolaan tambang ilegal dan pengelolaan tambang yang punya potensi punya problem," ucap Haedar.
"Ada kelompok kecil yang demo kemarin. Kami terbiasa dengan situasi itu. Demo, kritik sekeras apapun kami hadapi dengan moderat. Ada juga pandangan pro dengan berbagai argumen dengan berbagai data dan fakta tentang pengelolaan tambang di lapangan," lanjut Haedar.