MUI Bali Laporkan Senator Arya Wedakarna ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Ucapan SARA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali turut melaporkan anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna ke Bareskrim Polri.

Pelaporan ini terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) ketika Rapat Angkasa Pura, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

Adapun laporan yang dilayangkan MUI Bali itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/15/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Hari ini kita melakukan dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian yang berhubungan dengan SARA,” kata Ketua Bidang Hukum MUI Bali, Agus Samijaya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Agus menjelaskan, kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk melanjutkan amanat MUI Bali. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat 25 organisasi masyarakat (ormas) Islam Arya dilaporkan ke Bareskrim Polri sekaligus ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

“Ini merupakan amanah dari rapat bersama dengan MUI Provinsi Bali dan 25 Ormas Islam dan rapat menyepakati agar kita membuat laporan pidana ke Bareskrim dan pengaduan ke BK DPD RI,” 

ujarnya.

merdeka.com

Selain itu, Agus juga menanggapi ucapan permintaan maaf dari Arya yang tidak menyentuh subtansi permasalahan akibat ucapannya.

Arya menyarankan agar frontliner yang menyambut para tamu di Bandara Ngurah Rai tidak menggunakan penutup apapun.

“Itu sudah kami bahas juga dan tidak masuk dalam subtansi, kedua kami tidak melihat ada ketulusan secara sukarela menyadari kesalahan. Dan dalam statement itu jelas dia mengatakan hanta atas desakan tokoh-tokoh Bali,” kata dia.

“Sampai hari ini, AWK tidak pernah misalnya melakukan pendekatan dengan MUI Bali untuk melakukan dialog soal ini. Sehingga kami, atas dasar amanah umat muslim khususnya, dan tokoh Hindu di Bali kami menjadikan laporan ini sebagai upaya hukum,” tambahnya.

Perwakilan MUI Bali, Muhammad Zaenal Abidin menambahkan, Arya pernah melontarkan kalimat bernuansa SARA pada 2017. Kejadian itu sempat diproses secara hukum namun kandas di tengah jalan.

“AWK bukan kali ini saja melakukan ini, itu sering dan sudah kita inventaris dari tahun 2017 sampai dengan 2023 itu terus berulang. Dan bahkan kita sempat membuat laporan polisi di sana pada 2017 LP 506, itu bahkan sudah naik sidik tinggal gelar perkara tersangka aja. Tapi pihak Polda menhold perkara,” 

kata dia.

merdeka.com

Bukan maksud mengungkit permasalahan lama, Zaenal menegaskan dengan adanya laporan ini bisa menjadi titik terang agar polemik ucapan Arya Wedakarna bisa diredam lewat proses hukum.

“Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dan efek jera oleh karena itu kita datang ke sini di Mabes Polri ini untuk akan mendapatkan atensi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Atas hal tersebut, Arya Wedakarna pun dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Mengandung SARA sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156a KUHP. dan/atau Pasal 156 KUHP.

Dalam kasus yang sama, Arya Wedakarna telah diproses di Polda Bali dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Total laporan terhadap Arya sebanyak tiga.

Klarifikasi Arya

Sebelumnya, video anggota DPD RI, Arya Wedakarna atau AWK mengamuk saat rapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cuka Bali Nusra, dan Kepala Kanwil Bea Cukai Ngurah Rai, serta dengan pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai viral di media sosial.

Perdebatan dipicu penampilan petugas frontline yang dianggapnya tidak menunjukkan ciri khas Bali. Dalam potongan video yang viral di media sosial X, Arya Wedakarna mempermasalahkan petugas frontline tidak diisi gadis-gadis Bali. Justru petugas yang bagian kepalanya tertutup.

"Saya nggak mau yang frontline-frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East (Ini bukan Timur Tengah). Enak saja di Bali, pakai bunga kek, apa kek, pakai bije di sini. Kalau bisa, sebelum tugas, suruh sembahyang di pure, bije pakai,” Kata Arya, dikutip dari video yang beredar, Selasa (2/12).

Pasca videonya viral, Arya memberikan klarifikasi. Dia meluruskan pernyataannya saat rapat Komite I DPD RI utusan Provinsi Bali bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Bea-Cukai, dan juga instansi terkait di kantor Bandara Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023 lalu.

"Atas masukan daripada tokoh bangsa dan juga para pelingsir di Provinsi Bali, maka saya senator DPD RI, Arya Wedakarna dengan ini menyampaikan beberapa hal. Meluruskan dan mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari acara rapat kerja kami Selaku Komite l Bidang Hukum DPD RI utusan Provinsi Bali,” Kata Arya dalam video klarifikasi yang diunggah di akun instagramnya @aryawedakarna.

Dia menjelaskan, rapat itu adalah bagian dari kegiatan resesnya sebagai anggota DPD Bali. Rapat digelar pada 29 Desember 2023 lalu. Rapat dihadiri jajaran Bandara Ngurah Rai, Bea-Cukai, dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor airport Ngurah Rai.

Salah satu agenda dalam rapat itu adalah terkait pengawasan Undang-undang tentang Kepabeanan atau Bea Cukai.

Dia mengaku banyak mendapatkan laporan tentang adanya dugaan tindakan yang kurang menyenangkan khususnya kepada warga Bali yang diduga dilakukan oknum petugas Bea Cukai. Tindakan tak menyenangkan itu salah satunya tidak berprilaku ramah seperti atau perampasan paspor.

"Maka dari itu kami sebagai wakil rakyat Bali meminta klarifikasi kepada Bea Cukai terkait hal itu. Yang kedua, adalah pengawasan terkait undang-undang tentang transportasi, di mana salah satunya adalah aspirasi komponen warga desa adat yang ada di sekitar airport yang masih bermasalah dengan aplikator kendaraan online. Saat itu, hadir perwakilan pimpinan dari koperasi- koperasi transporstasi beserta juga dari perusahaan aplikatornya,"

ujar Arya.

merdeka.com

Sementara soal video dirinya yang mempersoalkan tampilan petugas frontline, Arya menyebut unggahan yang beredar telah diedit dengan cara dipotong.

"Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media, maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.