Over Kapasitas Lapas, Anggota DPR Sebut Politik Hukum Pemidanaan Harus Berubah
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyoroti budaya hukum di Indonesia yang menyebabkan lapas kelebihan kapasitas. Arsul mengatakan, Lapas penuh diisi narapidana kasus narkotika. Sebagian besar merupakan penyalahguna murni yang seharusnya menjalani rehabilitasi.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyoroti budaya hukum di Indonesia yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelebihan kapasitas. Arsul mengatakan, Lapas penuh diisi narapidana kasus narkotika. Sebagian besar merupakan penyalahguna murni yang seharusnya menjalani rehabilitasi.
"Politik hukum pemidanaan kita harus berubah. Kemudian penegakan hukum kita harus juga berubah. Berubah termasuk budaya hukumnya. Penghuni lapas kita menjadi warga binaan mayoritas adalah terpidana kasus narkoba. yang terpidana kasus narkoba sebagian besar penyalahguna murni," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (22/9).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Arsul mengatakan, Pasal 127 UU Narkotika mengatur korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih ada inkonsistensi penegakan hukum dari aparat. Misalnya, yang mendapat rehabilitasi hanya untuk figur dari kelas dan kalangan tertentu.
"Tapi dalam kenyataannya kita masih melihat kalau katakan terkait figur tertentu dari kelas tertentu maka dilaksanakan program rehab," ujar Arsul.
Yang terjadi penegak hukum dari Polri, BNN, atau Kejaksaan kerap memidana penyalahguna narkotika dan dikirim ke penjara. Sehingga Lapas menjadi penuh.
"Ujungnya masih tradisional masih konvensional mengirim para terpidana kasus narkotika yang notabene sebagai penyalahguna ke lembaga pemasyarakatan itulah akar masalah dari over kapasitas yang kita alami. Dan ini sudah bertahun-tahun kita ketahui," kata Arsul.
Maka itu, menurut Waketum PPP ini salah satu memecahkan masalah Lapas kelebihan kapasitas adalah dengan koordinasi kelembagaan penegak hukum menerapkan UU Narkotika secara konsisten.
"Tapi kayaknya sinergitas dan koordinasi kelembagaan kita belum melahirkan satu tekad bagaimana mengatasi ini, bagaimana kita menerapkan secara murni dan konsisten pasal 127 UU narkotika itu," ujarnya.
Menurut Arsul, penambahan jumlah Lapas juga bisa menjadi solusi apabila masalah sistemik mengenai budaya hukum bisa diselesaikan.
"Hemat saya kalau hanya mengandalkan solusi berbasis penambahan kapasitas Lapas maka ini tidak akan terpecahkan, kenapa karena penambahan jumlah lapas ada keterbatasan anggaran ini seperti deret hitung. Sedangkan penambahan warga binaan itu seperti deret ukur jadi tidak akan terkejar," ucapnya.
Baca juga:
625 Napi Jalani Vaksinasi Covid-19, 40 Polisi Berjaga di Lapas Bontang
Lapas Penuh Sesak, Wamenkum HAM Harap RUU Narkotika Disahkan Oktober 2021
Wamen Sebut Kelebihan Kapasitas di Lapas Bukan Kesalahan Kemenkum HAM
Mahfud MD: Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Lapas Baru Pakai Lahan Aset BLBI
Masalah Lapas Indonesia Mirip Amerika, Petugas Rutan Jatim Diminta Lakukan Ini